JAVASATU.COM- Polres Malang mengungkap empat kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026.
Empat perkara tersebut terdiri atas dua kasus dugaan eksploitasi seksual dan dua kasus perekrutan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara ilegal.

Pengungkapan dilakukan oleh Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO) Polres Malang.
Modus yang ditemukan meliputi eksploitasi seksual serta perekrutan calon pekerja migran dengan iming-iming pekerjaan dan gaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi.
Kasatres PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistina Sri Iriana mengatakan, empat perkara tersebut menjadi perhatian kepolisian karena menyangkut keselamatan dan hak masyarakat yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang.
“Selama pelaksanaan KRYD, kami berhasil mengungkap empat kasus dugaan TPPO dengan modus yang berbeda. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menindak tegas praktik perdagangan orang,” ujar Yulistina, Jumat (20/11/2026).
Dia menjelaskan, perekrutan pekerja migran secara ilegal kerap memanfaatkan kondisi ekonomi dan keterbatasan informasi masyarakat.
Pelaku menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan penghasilan menjanjikan, tetapi tidak memberikan kejelasan mengenai identitas perekrut, perusahaan, maupun prosedur penempatan.
“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada. Jangan mudah percaya dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar, terlebih jika identitas perekrut, perusahaan, dan proses pemberangkatannya tidak jelas,” tegasnya.
Dalam penanganan dua perkara perekrutan CPMI ilegal, penyidik juga berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Tenaga Kerja.
Langkah tersebut dilakukan agar calon pekerja migran yang ditemukan dapat memperoleh akses penempatan melalui perusahaan resmi dan sesuai ketentuan.
Selain penegakan hukum, Satres PPA dan PPO Polres Malang mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai modus perdagangan orang.
Sosialisasi tersebut mencakup pencegahan eksploitasi seksual dan perekrutan pekerja migran secara nonprosedural.
“Kami aktif melakukan edukasi terkait TPPO, termasuk pencegahan eksploitasi seksual dan perekrutan pekerja migran nonprosedural. Hal ini penting agar masyarakat semakin terlindungi dan kejahatan bisa dicegah,” jelas Yulistina.
Sementara itu, Kasihumas Polres Malang mengatakan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga perlindungan dan pendampingan korban.
“Penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku. Perlindungan dan pendampingan terhadap korban juga menjadi perhatian kami agar hak-hak mereka tetap terpenuhi,” ujarnya.
Kasihumas Polres Malang juga mengimbau masyarakat segera melaporkan apabila mengetahui indikasi perekrutan pekerja migran ilegal maupun praktik eksploitasi yang mengarah pada perdagangan orang.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya indikasi perdagangan orang. Kepedulian dan keberanian masyarakat menyampaikan informasi sangat membantu upaya pencegahan maupun pengungkapan kasus,” pungkasnya. (agb/arf)






