JAVASATU.COM- TNI menegaskan bahwa guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi korban penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua, tidak memiliki keterkaitan dengan satuan tugas militer. Para korban disebut sebagai tenaga profesional yang menjalankan tugas secara murni untuk melayani masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, merespons peristiwa penyerangan brutal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 21 dan 22 Maret 2025.
“Para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Anggruk maupun wilayah lain di Yahukimo adalah tenaga profesional, bukan bagian dari Satgas TNI. Mereka bekerja secara mandiri dan berdedikasi untuk masyarakat,” tegas Kristomei di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (7/7/2025).
Insiden penyerangan pertama terjadi pada 21 Maret sekitar pukul 16.00 WIT dan melibatkan 10 hingga 15 orang pelaku. Keesokan harinya, penyerangan kembali terjadi sekitar pukul 07.00 WIT oleh delapan pelaku. Seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen tewas dalam kejadian tersebut. Tiga korban lainnya luka berat dan tiga orang luka ringan.
Rosalia diketahui merupakan lulusan Program Studi Matematika FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT. Ia mengabdi sebagai guru kontrak Pemkab Yahukimo sejak 2021 dan dikenal sebagai sosok sederhana dan berdedikasi tinggi. Perempuan asal Larantuka itu menjadi simbol pengabdian di garis depan pendidikan Papua.
TNI menyatakan prihatin dan mengecam keras aksi kekerasan terhadap tenaga pengajar dan kesehatan yang disebut sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan.
“Penyerangan ini tidak hanya melukai individu, tapi juga menjadi ancaman serius terhadap pembangunan SDM di Papua,” ujar Kristomei.
Yayasan Serafim bersama Pemkab Yahukimo juga membantah adanya keterlibatan militer dalam penugasan tenaga profesional tersebut. Para guru dan nakes di 33 distrik disebut telah melewati seleksi ketat dan murni ditugaskan untuk pelayanan publik.
TNI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemda dan aparat keamanan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi para tenaga pendidik dan nakes di Papua. Upaya ini dilakukan agar mereka bisa menjalankan tugas tanpa rasa takut di tengah situasi keamanan yang masih rentan. (Saf)
