JAVASATU.COM-MALANG- Keberadaan sebuah usaha percetakan di Desa Tangkilsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, disorot warga dan Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Pemerintah Desa Tangkilsari melalui Kepala Dusun Krajan, Dedy Ari Sandi, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada dokumen apapun yang disampaikan ke kantor desa. Bahkan, saat mencoba melakukan silaturahmi, pemilik usaha menolak untuk bertemu.
“Sepengetahuan saya, tidak ada surat keterangan usaha atau dokumen apapun yang disampaikan ke kantor desa. Dan tidak pernah meminta surat pernyataan apapun, bahkan surat keterangan domisili ke kami juga tidak pernah. Saya juga pernah mencoba menghubungi pemilik usaha, namun tidak ada respons,” ungkap Dedy dengan nada kecewa saat ditemui awak media, Sabtu (12/4/2025).
Dedy menambahkan, usaha percetakan tersebut baru terlihat aktif pada tahun 2025, setelah sebelumnya hanya ada bangunan kosong pada 2024. Aktivitasnya kini diketahui terkait dengan pencetakan etiket rokok.
“Dari yang saya amati, tahun ini (2025) sudah ada mesin cetak dan operasional percetakan. Ini jelas menjadi tanda tanya besar karena sejak awal 2024 bangunannya kosong,” ujarnya.
Dedy juga mencurigai adanya pembangunan lain di sekitar lokasi yang diduga masih berhubungan dengan usaha yang sama.
“Dan itupun tidak ada konfirmasi ke pemerintah desa setempat, ini bangunan untuk apa dan lain-lain. Pemerintah desa dianggap tidak ada. Diabaikan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya tertib administrasi dan komunikasi bagi para pelaku usaha di Desa Tangkilsari.
“Kami harap setiap usaha, apapun bentuknya di desa kami, punya itikad baik dan memberitahu pemerintah desa agar tidak menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Sehingga saat kami ditanya oleh warga supaya bisa menjawab, ini untuk apa dan milik siapa. Kedepan pemerintah desa akan segera ambil sikap kepada para pelaku usaha dari luar desa atau pendatang,” tegasnya.
Ketua RW 1 Desa Tangkilsari, Susanto Budiono, juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dimintai surat pengantar apapun dari pemilik usaha tersebut.
“Usaha ini berdiri sekitar satu tahun yang lalu, namun saya tidak pernah dimintai surat pengantar di tingkat RW sebelumnya,” ungkap Budi, sapaannya.
Meski demikian, Budi menyebutkan bahwa sejauh ini usaha tersebut belum menimbulkan gangguan berarti terhadap lingkungan. Tidak ada keluhan mengenai limbah atau kebisingan yang dapat mengganggu ketertiban. Bahkan, usaha ini kadang memberikan bantuan sembako pada acara-acara kampung.
Di sisi lain, pemilik usaha percetakan, Nining Muawanah, membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim bahwa saat ini sedang mengurus izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan berencana mendirikan CV. Berkah Jaya sebagai badan hukum untuk usaha percetakannya.
“Kami sedang dalam proses pengurusan izin lengkap, termasuk domisili dan NIB (Nomor Induk Berusaha). Semua sudah dalam tahap pengajuan,” jelas Nining, yang juga menjelaskan bahwa usahanya telah memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 20 warga lokal dengan jam kerja dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.
Nining juga menekankan bahwa niat mendirikan usaha ini adalah untuk membantu perekonomian warga setempat.
“Kami tidak membatasi syarat ijazah, bahkan ada karyawan yang bisa bekerja dari rumah untuk tetap menjaga anak-anak mereka,” tambah Nining.
Namun, meski mengklaim sedang mengurus izin, fakta bahwa usaha ini sudah berjalan tanpa izin resmi selama hampir satu tahun tetap menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemilik dalam mematuhi peraturan yang berlaku. (Saf)