JAVASATU.COM-MALANG- Wacana Bupati Malang, HM Sanusi memberikan mobil operasional kepada 378 kepala desa dan 12 lurah secara bertahap mulai 2026 menuai kritik. Rencana tersebut dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas di tengah banyaknya kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Golkar, Fakih Pilihan, menilai bahwa pengadaan mobil operasional bagi kepala desa bukanlah prioritas. Menurutnya, masih banyak sektor yang perlu perhatian lebih, seperti infrastruktur dan pendidikan.
“Seorang bupati yang ingin melihat para kadesnya punya mobil operasional memang niat baik, tapi ada kebutuhan yang lebih mendesak. Infrastruktur masih perlu dibenahi, banyak jabatan kosong di sektor pendidikan, dan anggaran sebaiknya diarahkan ke hal yang lebih bermanfaat,” ujar Fakih, Minggu (2/2/2025).
Lebih lanjut, politisi muda asal Kecamatan Pagelaran ini menyebut bahwa hampir seluruh kepala desa di Kabupaten Malang sudah memiliki kendaraan pribadi. Oleh karena itu, ia menilai anggaran untuk pengadaan mobil operasional bagi kades dan lurah hanya akan menjadi pemborosan.
“Saya lihat hampir 99 persen kades sudah punya mobil pribadi. Kurang bijak jika anggaran sebesar itu digunakan untuk pengadaan mobil operasional. Lebih baik dialokasikan untuk program yang manfaatnya bisa langsung dirasakan rakyat,” tegasnya.
Fakih juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa seorang bupati seharusnya lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang memberikan fasilitas tambahan kepada aparatur desa.
“Saya yakin mayoritas warga Kabupaten Malang tidak akan setuju dengan wacana ini,” pungkasnya. (Agb/Saf)
