OPINI
Pilkada Tak Langsung: Ketika Elite Partai Ingin Kembali Jadi Bos
Oleh: Husnul Hakim SY, MH – Dekan FISIP Unira Malang – Pemerhati Kebijakan dan Hukum
Mengapa banyak gubernur, bupati, atau wali kota yang setelah terpilih justru berseberangan dengan partai pengusungnya? Mengapa mereka kerap membangkang, bahkan pindah partai setelah masa jabatan berakhir? Dan mengapa kini elite partai politik begitu bersemangat mendorong pilkada kembali dipilih oleh DPRD?
Jawabannya sederhana, namun menggelisahkan: elite partai kehilangan kontrol.
Kisah Berulang: Dari Loyal Menjadi Pembangkang
Pola ini terjadi hampir di semua daerah. Seorang kader diusung partai, mesin politik dikerahkan, dana kampanye digelontorkan, dan massa dimobilisasi. Saat menang, sang kepala daerah berjanji setia pada garis partai, siap menjalankan agenda organisasi, dan menjadi perpanjangan tangan partai di daerah.
Namun realitas pascapemilihan sering berkata lain. Banyak kepala daerah mulai menjauh dari partai, jarang hadir dalam forum internal, bahkan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan arahan DPP. Tidak sedikit yang membangun kekuatan politik sendiri, membentuk lingkaran kekuasaan baru yang independen dari partai. Ironisnya, popularitas kepala daerah kerap melampaui popularitas partai yang mengusungnya.
Dalam ilmu politik, fenomena ini dikenal sebagai weak party institutionalization, kegagalan partai menjadi institusi yang mampu mengendalikan perilaku kader setelah berkuasa. Partai hanya menjadi kendaraan untuk naik, bukan “bos” yang ditaati setelah kekuasaan diraih.
Soal Legitimasi: Sumber Masalah Utama
Dalam pilkada langsung, legitimasi kepala daerah berasal langsung dari rakyat. Bukan dari ketua umum partai, bukan dari DPP, dan bukan dari fraksi DPRD. Rakyatlah yang memberi mandat. Karena itu, rasa tanggung jawab kepala daerah pun tertuju kepada rakyat, bukan kepada partai.
Bandingkan dengan sistem lama ketika kepala daerah dipilih DPRD. Legitimasi datang dari 40–50 anggota DPRD. Kepala daerah tahu siapa yang membuatnya berkuasa: elite partai dan parlemen daerah. Loyalitas pun mengarah ke sana, dan kebijakan cenderung mengakomodasi kepentingan mereka yang memilih, bukan publik luas.
Dalam kerangka principal-agent theory, partai politik berperan sebagai principal, sementara kepala daerah sebagai agent. Pada pilkada langsung, agent memperoleh legitimasi langsung dari rakyat sehingga memiliki political independence. Akibatnya, partai kehilangan alat kontrol efektif.
Di sinilah muncul moral hazard. Kepala daerah tidak patuh pada agenda partai karena sanksi partai tidak lagi menakutkan. Ancaman tidak diusung kembali pun kehilangan daya, sebab kepala daerah bisa pindah partai atau maju sebagai calon independen dengan modal utama dukungan rakyat.
Dari Kontestasi Rakyat ke Transaksi Elite
Pilkada langsung adalah arena mass-based politics. Calon harus turun ke kampung, bertemu warga, mendengar keluhan, dan menawarkan program konkret. Biaya politik memang tinggi, tetapi prosesnya relatif terbuka dan kompetitif. Figur populer dengan kepercayaan publik bisa menang meski dukungan partai terbatas.
Kondisi inilah yang membuat partai tidak nyaman. Mesin partai tidak selalu mampu mengalahkan popularitas personal. Bahkan calon dari partai kecil atau independen bisa menang. Partai kehilangan monopoli akses kekuasaan.
Sebaliknya, pilkada oleh DPRD mengubah kontestasi menjadi elite-based politics. Penentu hanya segelintir orang. Kampanye publik tidak penting. Yang utama adalah negosiasi tertutup, tawar-menawar politik, dan transaksi yang bisa dikendalikan partai.
Fenomena ini selaras dengan teori elite circulation Vilfredo Pareto: elite akan selalu mencari mekanisme untuk mempertahankan dominasinya. Ketika pilkada langsung tak lagi efektif mengontrol kekuasaan, elite akan mendorong perubahan sistem yang lebih menguntungkan posisi mereka.
Ketakutan Tersembunyi: Oligarki Lokal
Ada ketakutan lain yang jarang diungkapkan secara terbuka: kepala daerah hasil pilkada langsung berpotensi menjadi oligark lokal. Mereka menguasai birokrasi, mengendalikan APBD bernilai triliunan rupiah, membangun jejaring bisnis, dan menciptakan mesin politik sendiri yang tak lagi bergantung pada partai.
Jeffrey Winters menyebut oligark sebagai aktor dengan material power besar yang mampu memengaruhi kebijakan demi kepentingannya. Kepala daerah dengan kontrol anggaran dan birokrasi memiliki potensi itu. Dan oligark lokal yang kuat menjadi ancaman bagi oligark nasional, termasuk elite partai di pusat.
Karena itu, pilkada tak langsung dipandang sebagai cara mengembalikan hirarki kekuasaan. Kepala daerah harus tetap berada di bawah kendali elite partai, bukan menjadi pusat kekuasaan otonom.
Argumentasi Resmi versus Kepentingan Tersembunyi
Elite partai tentu tidak akan secara terbuka mengakui motif kontrol. Argumentasi yang disampaikan terdengar normatif dan indah: menghemat biaya politik, mengurangi konflik horizontal, memperkuat sistem kepartaian, dan menjaga stabilitas pemerintahan.
Namun jika jujur, semua itu bisa dilakukan tanpa mencabut hak rakyat. Biaya politik bisa ditekan dengan pembatasan dana kampanye dan pendanaan negara. Konflik bisa diminimalkan lewat pendidikan politik dan penegakan hukum. Stabilitas bisa dibangun dengan checks and balances yang sehat.
Kepentingan riilnya adalah mengembalikan kontrol partai atas jabatan publik, menjamin loyalitas kepala daerah kepada elite, dan mengurangi ketidakpastian pasca-pemilihan. Dalam teori kebijakan publik, ini disebut policy capture by political elites, kebijakan dirancang demi kepentingan elite, bukan publik.
Apa yang Hilang Jika Pilkada Tak Langsung Diterapkan?
Dampaknya sangat serius bagi demokrasi lokal:
-
Kedaulatan rakyat tereduksi. Rakyat kehilangan hak memilih pemimpinnya secara langsung.
-
Loyalitas kepala daerah bergeser. Lebih patuh pada elite partai dan DPRD daripada publik.
-
Transaksi politik meningkat. Politik uang tidak hilang, hanya berpindah ke level DPRD dengan nilai yang lebih mahal.
-
Akuntabilitas melemah. Kepala daerah cukup bertanggung jawab pada segelintir elite, bukan rakyat.
-
Demokrasi lokal mundur. Kekuasaan kembali berputar di kalangan elite, rakyat menjadi penonton.
Pertanyaan Mendasar yang Harus Dijawab
Apakah hilangnya kontrol elite atas kepala daerah adalah masalah, atau justru esensi demokrasi? Bukankah dalam demokrasi, pemimpin seharusnya tunduk kepada rakyat, bukan kepada elite partai?
Jika partai gagal menjaga loyalitas kader, bukankah problemnya ada pada partai itu sendiri? Mengapa bukan memperkuat kaderisasi, ideologi, dan mekanisme internal, alih-alih mengubah sistem dan mencabut hak rakyat?
Dan yang paling penting: demokrasi ini untuk siapa? Untuk kenyamanan elite partai atau untuk rakyat agar suaranya bermakna?
Pilihan Ada di Tangan Kita
Wacana pilkada tak langsung bukan isu teknis belaka. Ini adalah pertarungan tentang siapa yang berdaulat, rakyat atau elite partai.
Pilkada langsung memang mahal dan penuh masalah. Namun solusinya bukan menarik kembali hak rakyat, melainkan memperbaiki sistem agar lebih murah, lebih bersih, dan lebih bermakna. Karena dalam demokrasi, kehilangan kontrol elite justru tanda bahwa demokrasi sedang bekerja, bukan alasan untuk memundurkannya. (*)
