JAVASATU.COM-MALANG- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam “Pemuda Mahasiswa Jatim” menolak Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dalam diskusi terbuka di Hotel Pelangi 2 Kota Malang pada Kamis (20/2/2025). Mereka menilai rancangan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah Pasal 28 dan Pasal 30 dalam RUU KUHAP, yang memberikan kewenangan penyidikan dan penghentian penyidikan kepada kejaksaan.
“Selama ini, penyidikan adalah kewenangan kepolisian. Jika kejaksaan juga diberikan wewenang serupa, maka akan terjadi benturan kewenangan yang bisa menghambat penegakan hukum,” terang Advokat/ Praktisi Hukum, Firdaus di hadapan awak media.
Firdaus menjelaskan bahwa aturan tersebut bisa membuat tanggung jawab hukum menjadi tidak jelas.
“Jika polisi menangani kasus, lalu kejaksaan menghentikannya, siapa yang bertanggung jawab? Ini bisa melemahkan sistem hukum kita,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menilai RUU ini berpotensi menciptakan “super body”, di mana kejaksaan memiliki kendali penuh dari tahap penyidikan hingga penuntutan.
“Jika satu institusi memiliki kewenangan penuh, maka check and balance serta sharing power dalam sistem peradilan akan hilang. Ini berbahaya bagi sistem hukum kita,” tegas Firdaus.
Mahasiswa yang hadir dalam diskusi sepakat bahwa RUU KUHAP perlu direvisi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi merugikan sistem peradilan di Indonesia.
Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR untuk lebih terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat terkait rancangan undang-undang ini.
Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., Advokat Firdaus, serta Aktivis Syarif Hidayatullah. (Dop/Saf)