JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2027 guna memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui sosialisasi dan pembinaan penyusunan APBD yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur itu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman.
Hadir pula Inspektur Kabupaten Gresik Achmad Hadi, Kepala BPPKAD Gresik Andhy Hendro Wijaya, serta para sekretaris dinas, kepala bagian, dan pejabat di lingkungan Pemkab Gresik.
Dalam arahannya, Sekda Washil menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan anggaran sejak awal.
Menurutnya, APBD tidak boleh disusun sekadar memenuhi ketentuan administrasi, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan yang matang adalah kunci utama keuangan daerah yang sehat. APBD yang disusun tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban aturan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Gresik,” kata Washil.
Washil juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar mencermati berbagai kebijakan baru dalam penyusunan APBD 2027. Mulai dari pemenuhan alokasi anggaran wajib (mandatory spending), pembenahan mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah dan bantuan sosial, hingga penyesuaian terhadap regulasi terbaru.
Ia meminta setiap usulan program disusun sesuai prioritas pembangunan daerah, menggunakan nomenklatur yang benar dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansi.
“Anggaran yang tepat berarti setiap rupiah yang dibelanjakan harus efisien, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Washil juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Gresik atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
“Capaian WTP ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Prestasi ini harus dijaga dengan memperkuat tata kelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Jatim I BPK Perwakilan Jawa Timur, Agvita Windiadi, mengingatkan agar penyusunan APBD tidak dilakukan dengan menyalin program tahun sebelumnya tanpa evaluasi. Menurutnya, setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan memiliki target kinerja yang terukur.
“Jangan hanya copy-paste dari anggaran tahun lalu. Setiap program harus dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan memiliki target hasil yang jelas agar anggaran tidak terbuang sia-sia,” ujar Agvita.
Selain itu, BPK juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja daerah dan kemampuan pendapatan agar kondisi fiskal tetap sehat serta tidak menimbulkan persoalan utang kepada pihak ketiga. (bas/arf)
