JAVASATU.COM- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pemanfaatan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) sebagai solusi strategis memperkuat infrastruktur digital nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, yang dibacakan Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, pada acara “Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Satelit LEO” di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/8/2025).
“Untuk mewujudkan keadilan sosial di era digital, kita tidak cukup membangun jalan dan jembatan, tetapi juga jaringan dan konektivitas digital yang andal, aman dan merata hingga ke pelosok nusantara dari Miangas sampai Rote, dari Natuna hingga Merauke,” tegas Pandu.
Menurut Pandu, tantangan geografis Indonesia membuat infrastruktur digital terestrial seperti fiber optic dan BTS belum mampu menjangkau seluruh wilayah.
“Teknologi satelit LEO hadir sebagai solusi baru membalik peta ketimpangan digital,” ujarnya.
Satelit LEO dinilai mampu mendukung pendidikan daring di desa terpencil, layanan kesehatan digital di pulau terluar, hingga koordinasi pertahanan, keamanan dan penanggulangan bencana secara real-time. Konektivitas tinggi bisa tercapai tanpa menunggu pembangunan fisik yang mahal dan memakan waktu.
Meski menjanjikan, Pandu mengingatkan risiko strategis, termasuk ketergantungan pada operator asing, celah keamanan siber, kerentanan data dan belum adanya kerangka regulasi nasional yang komprehensif.
Kemenko Polkam mendorong percepatan penyusunan kebijakan dan tata kelola nasional pemanfaatan satelit LEO, termasuk pengawasan spektrum, riset, manufaktur satelit dan mitigasi ancaman siber berbasis luar angkasa.
Forum ini dihadiri regulator, praktisi keamanan siber, asosiasi satelit dan akademisi, seperti Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi, serta pengamat telekomunikasi. (nuh)