Javasatu,Malang- Hampir 10 bulan Pandemi Covid -19 belum berakhir di Kabupaten Malang sejak merebak di bulan Maret 2020 lalu. Hingga tidak ada satu pihak sama sekali yang bisa memastikan kapan pandemi Covid tersebut berakhir.
Kendati demikian, di tahun 2021 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tetap mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) meski besarnya tidak sama seperti awal pandemi Covid-19 muncul.
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Ir Tomie Herawanto, MP mengungkapkan, di tahun 2021 mendatang Pemkab hanya mengalokasikan anggaran BTT sebesar Rp 10 miliar. Anggaran tersebut, kata Tomie, nantinya tidak hanya diperuntukkan penanganan Covid-19, namun juga digunakan untuk menangani penanganan dan antisipasi bencana alam di Kabupaten Malang.
“Kita anggarkan Rp 10 Miliar, tapi gak fokus untuk penanganan Covid-19 saja, karena juga digunakan untuk antisipasi potensi bencana seperti gempa atau tsunami” kata Tomie Herawanto, Kamis (5/11/2020).
Pemkab menilai di wilayah Kabupaten Malang, selain pandemi Covid-19, juga berpotensi terjadi bencana alam seperti gempa dan tsunami, karena kondisi geografisnya yang didominasi perbukitan dan lautan.
“Jika terjadi bencana, maka anggaran Rp 10 miliar itulah yang digunakan untuk penanganan selain penanganan covid-19 nantinya” tandas Tomie.
Kendati untuk menganggarkan, lanjut Tomie, prosesnya berbeda dengan alokasi sebelumnya. Jika sebelumnya alokasi anggaran BTT didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 12 tahun 2020 sehingga mudah untuk merefocusing anggaran yang sudah ditetapkan, namun untuk menganggarkan di tahun 2021, masih harus melihat apakah Keppres tersebut tetap berlaku atau sampai akhir tahun.
“Artinya, jika Keppres nomor 12 tersebut masih berlaku, ya bisa kita anggarkan, tapi keppres tersebut dicabut di bulan Desember 2020, ya itu kesulitannya karena pasti gak mudah” ujar Tomie Herawanto.
Melihat kondisi tersebut, beber Tomie, Pemkab masih menunggu perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut.
“Mudah-mudahan segera zona hijau, sembari kita masih menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran BTT” pungkas Tomie Herawanto. (Git/Saf)