JAVASATU.COM-MALANG- Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Dr. Eko Sri Yuliadi, menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha di kota tersebut. Menurutnya, saat ini belum semua produk makanan dan minuman di Kota Malang memiliki sertifikat halal, sehingga perlu adanya pendataan dan sosialisasi lebih lanjut.
“Ini menjadi tugas bersama, terutama pemerintah kota, untuk memastikan produk yang beredar sesuai standar halal,” ujar Dr. Eko Syah, sapaan akrabnya, Minggu (2/3/2025) di sela rapat event Kuliner Halal Madyopuro Mangano.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mulai tahun 2026, semua produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini akan dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.
Menanggapi hal ini, Ketua Halal Center Bahrul Maghfiroh (HCBM), Prof. Muhammad Bisri, menekankan bahwa proses mendapatkan sertifikasi halal bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang kesulitan mengurus sertifikat karena proses administrasi yang cukup panjang.
“Mengurus sertifikat halal itu membutuhkan setidaknya 17 dokumen. Ini tidak murah dan tidak mudah. Karena itu, pendampingan sangat diperlukan agar pelaku usaha bisa lebih cepat memperoleh sertifikasi,” jelas Prof. Bisri.
Ia juga menambahkan bahwa HCBM telah mendampingi sekitar 1.500 pelaku usaha, mulai dari warung kecil hingga restoran besar, dalam mendapatkan sertifikat halal. Bahkan, pendampingan juga dilakukan untuk rumah potong hewan dan usaha kuliner di berbagai daerah, termasuk Mojokerto dan Jombang.
Menurut Prof. Bisri, sertifikasi halal membawa manfaat besar bagi pelaku usaha. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, produk bersertifikat halal juga memiliki daya saing lebih tinggi di pasar.
“Dengan adanya label halal, pembeli lebih yakin karena sudah ada jaminan kehalalannya,” tambahnya.
Pemerintah Kota Malang dan berbagai pihak terkait terus mendorong para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 2026.
Selain mematuhi regulasi, sertifikasi halal juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan menjangkau lebih banyak konsumen, terutama dari kalangan Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. (Saf)
