JAVASATU.COM- Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik optimistis capaian pendapatan daerah bisa menembus rata-rata 95 persen dari target.
Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja bertajuk “Evaluasi Pendapatan Tahun 2025 dan Persiapan Target Pendapatan Tahun 2026” di Gresik, Jumat (26/9/2025).
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa pendapatan daerah menjadi pondasi utama pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
“Hanya tiga pos yang diperkirakan tidak maksimal, yakni Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hotel, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena itu strategi pengelolaan harus tepat, gunakan gas dan rem seimbang. Tahun 2026 harus jadi pijakan yang lebih solid bagi BPPKAD,” ujar Alif.
Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya, menyebutkan capaian sementara pendapatan per 26 September 2025 telah mencapai Rp796,86 miliar dari target Perubahan APBD (P-APBD) Rp1,098 triliun atau 72,56 persen.
“Kami yakin bisa tembus 95 persen di akhir tahun. Beberapa sektor pajak bahkan menunjukkan tren positif,” tegas Andhy.
Data capaian sementara menunjukkan BPHTB baru 62,97 persen dengan target minimal 92 persen, PBJT makanan dan minuman sudah 82,8 persen dengan proyeksi 115 persen, PBJT tenaga listrik 72,8 persen menuju 98 persen, PBJT hiburan 85 persen dengan target 105 persen, serta pajak parkir, PKB, BBNKB, reklame, air tanah, dan PBB rata-rata sudah 74 persen dengan proyeksi tembus 100 persen. Sementara itu, pajak hotel baru 55,6 persen ditargetkan 70 persen, dan MBLB ditargetkan 72 persen.
Andhy menambahkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terus diperkuat lewat digitalisasi layanan, kolaborasi lintas perangkat daerah, serta sinergi dengan swasta.
“Kami tidak hanya fokus mengejar target, tapi juga memperbaiki sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan ramah bagi wajib pajak,” tuturnya.
Optimisme ini, lanjutnya, menjadi bekal penting bagi Gresik dalam menghadapi tantangan fiskal 2026, sekaligus menjaga keberlanjutan APBD untuk mendukung pembangunan daerah. (bas/arf)
