JAVASATU.COM- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, menyoroti kondisi pendidikan dan kebutuhan guru di Kabupaten Malang pada momentum Hari Guru Nasional 2025, Selasa (25/11/2025). Ia menegaskan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi fokus utama pemerintah daerah dan DPRD.
Menurut Zia’ul, Kabupaten Malang memiliki 378 desa dan 12 kelurahan, dengan jumlah guru PNS di SD sebanyak 3.416 dan SMP 1.278. Guru honorer atau tidak tetap mencapai 6.036 orang, termasuk guru PAUD dan sanggar kegiatan belajar (SKB). Sementara guru yang lolos seleksi P3K 2023 berjumlah 3.152 untuk SD dan 635 untuk SMP. Pada 2024, guru TK, SD, dan SMP yang lolos P3K tercatat 1.254, 416, dan 384 orang.
Meski jumlah guru cukup banyak, Zia’ul menilai kebutuhan guru di Kabupaten Malang masih belum ideal.
“Kebutuhan guru sebenarnya 3.546 untuk mata pelajaran dan guru kelas SD. Kondisi real menunjukkan masih banyak PR yang harus diselesaikan,” katanya, Selasa (25/11/2025).
Zia’ul menambahkan, jumlah sekolah juga mempengaruhi distribusi guru. Kabupaten Malang memiliki 1.061 SD negeri, 94 SD swasta, 369 MI, 97 SD swasta, 263 SMP swasta, 214 MTS, dan 61 PKBM.
Dalam hal anggaran, Zia’ul menyebut APBD Kabupaten Malang 2025 mencapai Rp4,8 triliun, dengan alokasi untuk pendidikan sebesar 31,8 persen atau sekitar Rp1,6 triliun.
“Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan, sejalan visi Bupati dan Wakil Bupati untuk SDM unggul,” jelas Politisi Gerindra ini.
Ia juga menyoroti penempatan guru P3K yang harus menempati sekolah terdekat dengan domisilinya, kendati terkadang jauh dari lokasi penugasan. DPRD telah mengusulkan langkah-langkah perbaikan ke Kementerian Pendidikan, termasuk renovasi sekolah dan peningkatan kompetensi guru.
Selain itu, Zia’ul menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak kurang mampu.
“Sekolah tidak boleh menghambat anak miskin untuk bersekolah. Semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan tanpa biaya, sesuai aturan pemerintah,” katanya.
Untuk menghadapi era digitalisasi, DPRD Kabupaten Malang mendorong sekolah unggul di setiap kecamatan, serta pelatihan guru agar mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Zia’ul juga menyatakan tidak ada lagi rekrutmen guru honorer baru. Dan guru P3K akan memiliki hak setara dengan PNS.
“Kami berharap guru-guru terus bersemangat mengajar, dan DPRD siap mendukung kesejahteraan serta kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Tanpa guru, kita tidak bisa apa-apa. Gurulah sinar yang memberikan harapan bagi siswa dan siswi. Selamat hari guru, untuk guru di seluruh Indonesia pada umumnya dan kabupaten Malang pada khususnya,” tutup Zia’ul Haq. (agb/saf)
