JAVASATU.COM- Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menggelar diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” di Hotel Kaberaz, Sumenep, Rabu (21/1/2026). Forum ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam merespons wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Diskusi menghadirkan anggota DPRD lintas fraksi serta pengamat politik dan kebijakan publik. Agenda ini menjadi ruang dialog terbuka untuk mengkaji dampak demokratis, politik, dan tata kelola pemerintahan dari wacana Pilkada tidak langsung.
Sejumlah anggota DPRD Sumenep hadir sebagai narasumber, di antaranya H. Hosnan, S.IP., M.AP (Fraksi PDI Perjuangan), Akhmadi Yasid, S.H (Fraksi PKB), Moh. Fendi, S.E (Fraksi Demokrat), Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, M.Fil.I (Fraksi PPP), Ahmad Jauhari, S.IP., M.Phil (Fraksi NasDem), serta Holik (Fraksi Gerindra–PKS).
Diskusi juga menghadirkan pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Wilda Rasaili, M.A, yang menyoroti implikasi konstitusional dan kualitas demokrasi jika Pilkada dilakukan melalui DPRD. Acara dipandu oleh moderator Wildan Mukhlisah.
Ketua JMSI Sumenep, Supanji, menegaskan diskusi publik tersebut merupakan komitmen JMSI dalam memperkuat literasi demokrasi di tengah masyarakat. Menurutnya, isu Pilkada lewat DPRD menyentuh langsung hak politik warga negara.
“Sebagai organisasi perusahaan media siber, JMSI memiliki tanggung jawab moral menghadirkan diskursus publik yang objektif, berimbang, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Wacana Pilkada lewat DPRD harus dibahas secara terbuka,” ujar Supanji.
Ia menegaskan, JMSI tidak bertujuan menggiring opini tertentu, melainkan membuka ruang pertukaran gagasan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif.
“Kami ingin publik menilai secara kritis, apakah wacana ini menjadi solusi atau justru kemunduran demokrasi. Media harus berdiri di tengah dan memberi ruang bagi seluruh pandangan,” tegas Supanji yang juga CEO wartazone.com.
Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam pandangan, baik yang mendukung maupun mengkritisi wacana Pilkada melalui DPRD. Para narasumber sepakat bahwa partisipasi publik, transparansi, dan prinsip demokrasi harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan politik.
Melalui forum ini, JMSI Sumenep berharap diskusi publik dapat menjadi sarana edukasi politik yang konstruktif sekaligus memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. (nuh)
