JAVASATU.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memprioritaskan perbaikan Jalan Poros Desa (JPD) di Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan serta keterbatasan waktu dan anggaran daerah.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, Eddy Pancoro, mengatakan fokus perbaikan JPD di dua kecamatan tersebut merupakan hasil pemetaan kebutuhan infrastruktur yang dinilai paling mendesak.
“Untuk tahun 2026 diprioritaskan dulu di Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang. Kami memilih ruas-ruas jalan yang krusial dan bisa dituntaskan, bersamaan dengan penanganan jalan kabupaten,” ujar Eddy, Jumat (23/1/2026).
Menurut Eddy, total kebutuhan anggaran perbaikan jalan poros desa di dua kecamatan tersebut diperkirakan mencapai Rp261 miliar. Saat ini, DPUTR masih melakukan penjajakan dan survei lapangan untuk memastikan metode pengerjaan yang tepat.
“Karakter jalan poros desa umumnya sempit, sehingga metode pengerjaan harus benar-benar diperhitungkan. Kami masih survei untuk menentukan penanganan yang paling aman dan efektif,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan di lapangan adalah keterbatasan akses kendaraan berat, seperti truk molen. Kesalahan metode pengerjaan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan di lokasi proyek.
“Kami harus mengantisipasi metode pengerjaan agar aman. Jangan sampai truk molen terguling karena akses jalan yang sempit. Itu sebabnya survei lapangan menjadi sangat penting,” imbuh Eddy.
DPUTR Gresik menargetkan proses perencanaan teknis dapat dimulai pada pertengahan Februari 2026, setelah alokasi anggaran ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pelaksanaannya, Eddy berharap terjalin sinergi antara Pemkab Gresik, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Pasalnya, sejumlah ruas jalan poros desa melintasi lebih dari satu wilayah administrasi.
“Pengerjaan jalan poros desa tidak bisa dilakukan secara parsial. Dukungan antar desa sangat dibutuhkan, terutama terkait akses keluar masuk. Jangan sampai ada ego wilayah yang justru menghambat pekerjaan,” tegasnya.
Pemkab Gresik menegaskan, dukungan seluruh pihak menjadi kunci agar program pembangunan infrastruktur jalan berjalan lancar dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sesuai harapan Bupati dan Wakil Bupati Gresik. (bas/nuh)