JAVASATU.COM- Program bantuan seragam sekolah gratis bagi keluarga prasejahtera yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menuai kritik. Publik mempertanyakan secara rinci komponen bantuan yang sebenarnya ditanggung pemerintah dalam program tersebut, di tengah munculnya anggapan bahwa bantuan belum sepenuhnya mencakup kebutuhan seragam siswa.
“Kebijakan itu kurang tepat untuk saat ini. Dasar penentuan siswa tidak mampu itu dari mana? Standar ekonomi setiap keluarga berbeda-beda, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu,” ujar Pemerhati Tata Pemerintahan Malang Raya, Awangga Wisnuwardhana, Rabu (29/4/2026).
Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga prasejahtera, namun mekanisme dan indikator penerima dinilai belum transparan. Selain itu, muncul pertanyaan apakah bantuan yang diberikan mencakup seragam jadi atau hanya sebatas bahan kain, sehingga masih membutuhkan biaya tambahan dari orang tua.
“Dengan kondisi ekonomi saat ini, banyak kenaikan harga barang, otomatis standar keluarga mampu bisa berubah. Pemkot Malang harus lebih bijak, jangan dibedakan, sebaiknya diberikan kepada seluruh siswa SD baru,” tegas Angga.
Ia menilai, kejelasan skema bantuan menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Apalagi, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar pendidikan siswa.
“Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 itu bertujuan menanamkan nasionalisme, kedisiplinan, serta meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi,” jelasnya.
Angga juga mengingatkan agar implementasi program tidak justru menimbulkan beban baru bagi orang tua siswa, terutama jika bantuan tidak mencakup seluruh kebutuhan seragam.
“Jangan membuat ambigu, dengan narasi seragam gratis, tapi yang dibagikan hanya kain tanpa biaya jahit. Ini bisa membebani orang tua. Yang tepat adalah bantuan seragam secara utuh,” pungkasnya.
Sorotan terhadap program ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejelasan skema bantuan publik, agar tujuan meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan dapat tercapai tanpa menimbulkan polemik di masyarakat. (dop/nuh)
