JAVASATU.COM- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) agar informasi potensi bencana tidak berhenti sebagai pemberitahuan, tetapi segera diterjemahkan menjadi tindakan sebelum dampak terjadi.
Pesan tersebut disampaikan dalam Ignite Stage Rumah Resiliensi Indonesia dalam rangkaian Emergency Disaster Reduction and Rescue (EDRR) 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di JIEXPO, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Plh. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dodi Yuleova, mengatakan AMPD menjadi bagian penting dalam memastikan sistem peringatan dini benar-benar mampu mengurangi risiko dan menyelamatkan masyarakat.
“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi,” kata dia.
Forum bertema “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” tersebut mempertemukan kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, komunitas lokal, serta pemerintah daerah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, inovasi dan praktik baik dalam memperkuat aksi dini di Indonesia.
Pembahasan forum berfokus pada penerapan Impact-Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak. Pendekatan ini tidak hanya memprediksi kondisi cuaca, tetapi juga mengidentifikasi potensi dampak, kelompok yang berisiko, wilayah yang harus bersiap, serta tindakan yang perlu dilakukan.
Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., dalam paparan kunci bertajuk “Prakiraan Berbasis Dampak (Impact-Based Forecast) sebagai Landasan Aksi Merespons Peringatan Dini”, menjelaskan pentingnya informasi prakiraan yang kontekstual dan dapat ditindaklanjuti.
Pendekatan IBF mengintegrasikan informasi cuaca dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral. Data tersebut diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari, menjadi narasumber dengan topik “Menerjemahkan Prakiraan Berbasis Dampak Menjadi Peringatan Bencana Nasional dan Diseminasi kepada Pemangku Kepentingan.”
Muhari menekankan rantai peringatan dini harus dibangun secara utuh, mulai dari prakiraan, analisis potensi dampak, peringatan, pengambilan keputusan hingga tindakan di lapangan.
“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi.”
Evakuasi Harus Mendahului Puncak Korban
Salah satu pembahasan penting dalam forum tersebut adalah adanya response latency, yakni jeda antara meningkatnya dampak bencana dengan munculnya respons masyarakat dalam skala besar.
Ilustrasi yang dipaparkan menunjukkan peningkatan korban jiwa dapat terjadi lebih dahulu dan berlangsung tajam. Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk yang mengungsi dalam skala besar baru terjadi beberapa hari kemudian.
Pola tersebut menunjukkan respons masyarakat masih cenderung reaktif karena pergerakan dilakukan setelah dampak bencana dirasakan. Padahal, jeda waktu sebelum dampak membesar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan evakuasi dan tindakan antisipatif.
“Kalau bicara efektif peringatan dini dan AMPD, peak evakuasi harus berada di depan peak korban,” kata Muhari.
Artinya, puncak evakuasi idealnya terjadi sebelum puncak korban dan dampak bencana. Semakin cepat masyarakat di wilayah berisiko dipindahkan ke tempat aman, semakin besar peluang mencegah jatuhnya korban.
Dalam konteks AMPD, tujuan evakuasi bukan sekadar meningkatkan jumlah pengungsi. Evakuasi merupakan tindakan antisipatif untuk memindahkan masyarakat sebelum menjadi korban, sedangkan pengungsian setelah bencana berdampak merupakan konsekuensi dari kejadian.
Karena itu, efektivitas peringatan dini tidak cukup diukur dari kecepatan informasi dikeluarkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat informasi tersebut menghasilkan keputusan dan tindakan sebelum dampak bencana terjadi.
AMPD Butuh Kolaborasi Banyak Pihak
Implementasi AMPD membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena seluruh rantai peringatan dini tidak dapat dijalankan satu institusi secara sendiri.
BMKG berperan menyediakan informasi prakiraan dan peringatan. Sementara BNPB bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan dan komunitas menerjemahkan informasi tersebut menjadi keputusan serta tindakan di lapangan.
Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda Early Warnings for All (EW4All) dengan memperkuat keterhubungan antara prakiraan, peringatan, pengambilan keputusan dan aksi dini.
Melalui AMPD, sistem peringatan dini diharapkan tidak hanya menjadi mekanisme penyampaian informasi. Sistem tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami risiko, mengetahui tindakan yang harus dilakukan, serta memiliki kapasitas untuk bertindak.
Forum “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” menjadi salah satu agenda strategis Rumah Resiliensi Indonesia dalam rangkaian EDRR 2026. (dop/arf)
