JAVASATU.COM- Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Gresik hingga Agustus 2026 baru mencapai 28,8 persen. Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan capaian tersebut meningkat menjadi 46 persen hingga Desember 2026.
Capaian itu menjadi bahan evaluasi Pemkab Gresik untuk mempercepat pelaksanaan PKG sekaligus membenahi sejumlah kendala, terutama pada pelaporan dan entri data. Sementara itu, capaian pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah telah mencapai sekitar 57 persen.
“Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026).
Evaluasi tersebut diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, perangkat daerah, serta instansi terkait.
PKG merupakan program pemerintah pusat yang dinilai penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemkab Gresik mendorong percepatan pelaksanaan sekaligus memastikan hasil pemeriksaan dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan kesehatan.
Dinkes Gresik: Seluruh Puskesmas Sudah Jalankan PKG
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. Mukhibatul Khusnah mengatakan seluruh Puskesmas di Gresik telah melaksanakan PKG.
Pelaksanaan dilakukan melalui pelayanan di dalam Puskesmas maupun kegiatan luar gedung, termasuk Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.
“Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujar Mukhibatul.
Menurut Mukhibatul, kendala teknis masih ditemukan dalam proses entri data. Sistem terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan sehingga data yang sudah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat dalam sistem.
Kondisi tersebut membuat angka capaian yang terbaca belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan PKG yang telah berjalan di lapangan.
Selain persoalan sistem, beban sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian. Tenaga kesehatan di Puskesmas harus menangani berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri data pada sejumlah aplikasi.
Karena itu, Dinkes Gresik membutuhkan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah, serta instansi terkait.
Target PKG Gresik 46 Persen hingga Desember
Wabup Gresik Asluchul Alif meminta kendala sistem dan administrasi tidak menjadi penghambat percepatan PKG. Ia mendorong sistem input dibuat lebih sederhana dan mudah digunakan oleh tenaga kesehatan.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.
Alif juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan SDM, sarana prasarana, sistem, maupun anggaran berdasarkan hasil evaluasi.
Menurutnya, setiap kebutuhan harus memiliki dasar data yang jelas sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan sekaligus menentukan prioritas anggaran.
Hasil PKG Harus Ditindaklanjuti
Alif menegaskan keberhasilan PKG tidak cukup diukur dari persentase masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai persoalan kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta setiap Puskesmas memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data tersebut harus memuat jumlah sasaran, jumlah warga yang sudah diperiksa, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan.
“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkapnya.
Menurut Alif, data tersebut lebih penting daripada sekadar mengejar persentase capaian. Dari hasil pemeriksaan, pemerintah dapat mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat dan menentukan intervensi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
PKG Jangan Hanya Dibebankan ke Puskesmas
Untuk mengejar target, Alif meminta pelaksanaan PKG tidak hanya dibebankan kepada Puskesmas. Jaringan kesehatan dan pemerintahan hingga tingkat desa harus dilibatkan dalam sosialisasi dan pelayanan.
“Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur di tingkat desa dapat membantu memperluas informasi mengenai PKG sekaligus mempermudah masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan.
Capaian PKG Anak Sekolah Capai 57 Persen
Selain capaian PKG secara umum, pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah telah mencapai sekitar 57 persen.
Alif menilai pemeriksaan bagi anak usia sekolah penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Ia bahkan menyoroti temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi ketika mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk bekerja.
“Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak usia sekolah. Masalah kesehatan yang ditemukan melalui PKG diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi persoalan ketika anak memasuki dunia kerja.
Data PKG Jadi Dasar Program Kesehatan
Pemkab Gresik menargetkan capaian PKG meningkat dari 28,8 persen hingga Agustus menjadi 46 persen pada Desember 2026. Namun, percepatan capaian tetap harus diikuti pembenahan sistem pendataan dan penguatan SDM.
Bagi Pemkab Gresik, PKG tidak semata-mata mengejar jumlah warga yang diperiksa. Data yang dihasilkan harus dapat digunakan untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat, menentukan prioritas intervensi, hingga menyusun program dan anggaran kesehatan.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan PKG diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan menangani persoalan kesehatan masyarakat secara lebih tepat sasaran. (bas/arf)
