JAVASATU.COM- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. Pengerahan personel dilakukan untuk mempercepat penanganan di lapangan di tengah kondisi karhutla yang dinilai dinamis.
Raja Antoni mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya setelah mengecek lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik. Apa yang menjadi instruksi beliau diimplementasikan oleh teman-teman terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” kata Raja Antoni.
Dari total 5.000 ASN yang dikerahkan, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Sementara 700 ASN secara khusus akan dikirim ke Kalimantan Barat dari daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla.
“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Raja Antoni.
Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Selain mengerahkan ribuan ASN, Kementerian Kehutanan juga memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menghadapi perubahan titik panas atau hotspot yang dapat berlangsung cepat.
Raja Antoni menyebut jumlah hotspot di Kalimantan Barat telah mengalami penurunan. Berdasarkan data per 23 Agustus 2026 malam, hotspot di Kalbar tersisa 28 titik.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja ya. Nanti datanya akan kita update, sekali lagi ini sangat dinamis,” katanya.
Meski hotspot menurun, pemerintah tetap memperkuat personel karena kondisi karhutla dapat berubah sewaktu-waktu. Penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara bersama TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, BNPB serta unsur terkait lainnya.
Pengerahan 5.000 ASN tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kapasitas penanganan karhutla di enam provinsi yang dinilai membutuhkan perhatian lebih. (saf)
