JAVASATU.COM- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mengingatkan Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak menjadikan penghargaan sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026, Rabu (2/9/2026).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, mengatakan keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan, penghargaan maupun capaian administratif. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi berapa banyak masyarakat yang merasakan perubahan. Sebagaimana amanat perjuangan Bung Karno, pembangunan harus bermuara pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Zulham.
Menurut Zulham, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Namun, substansi secara rinci masih akan dibahas lebih lanjut antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Terkait substansi secara rinci akan dibahas antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Zulham kembali mengingatkan Pemkab Malang agar tidak terlena dengan penghargaan yang telah diterima. Sebab, penghargaan dinilai bukan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami menghormati setiap penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Malang sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintahan. Namun perlu dipahami bersama bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan. Penghargaan hanyalah konsekuensi dari kerja pemerintah, sedangkan tujuan utama pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk rakyat,” ucap Zulham.
Fraksi PDI Perjuangan menilai keberhasilan pembangunan justru harus terlihat dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Menurut dia, petani membutuhkan kepastian ketersediaan pupuk, perlindungan harga hasil pertanian dan kepastian kesejahteraan. Sementara anak-anak sekolah membutuhkan gedung pendidikan yang layak, aman dan nyaman.
Di sektor kesehatan, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah dan berkualitas. Pelaku UMKM membutuhkan akses modal, pasar dan pendampingan. Sedangkan masyarakat pekerja membutuhkan kesempatan kerja serta daya beli yang memadai.
“Seperti halnya petani membutuhkan kepastian ketersediaan pupuk, perlindungan harga hasil pertanian, dan kepastian kesejahteraan. Anak-anak sekolah membutuhkan gedung pendidikan yang layak, aman dan nyaman. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas. Pelaku UMKM membutuhkan akses modal, pasar dan pendampingan. Masyarakat kerja membutuhkan kesempatan kerja dan daya beli. Inilah ukuran keberhasilan pembangunan sesungguhnya,” pungkas Zulham. (agb/arf)
