JAVASATU.COM- TNI menyiagakan 1.012 personel untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang saat ini berstatus Level III (Siaga), Rabu (2/9/2026).
Meski belum ada permintaan dari pemerintah daerah, TNI mengambil langkah antisipatif dengan menyiapkan personel, kendaraan, perlengkapan evakuasi, alat kesehatan, perangkat komunikasi hingga lokasi evakuasi untuk membantu masyarakat jika kondisi memburuk.
“Kesiapan TNI didukung kendaraan, perlengkapan evakuasi, alat kesehatan dan komunikasi, serta penyiapan lokasi evakuasi,” demikian keterangan Puspen TNI.
Untuk memperkuat koordinasi penanganan di lapangan, TNI menyiapkan Posko Utama di Makodim 0205/TK dan Poskotis di Koramil 04/SE. Posko tersebut digunakan untuk mendukung koordinasi personel dan langkah penanganan apabila terjadi peningkatan aktivitas gunung.
“TNI juga menyiapkan Posko Utama di Makodim 0205/TK dan Poskotis di Koramil 04/SE untuk mendukung koordinasi dan penanganan di lapangan,” lanjut keterangan Puspen TNI.
TNI mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 hingga 4,5 kilometer dari puncak Gunung Sinabung. Warga juga diminta mewaspadai potensi bahaya lahar, terutama di sekitar aliran sungai.
“Delapan desa yang berada di zona merah telah dikosongkan seluruhnya,” ungkap Puspen TNI.
Selain menyiapkan personel dan sarana evakuasi, TNI berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan kebutuhan masyarakat terdampak. Empat SPPG disiapkan di lokasi yang berpotensi terdampak.
“TNI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan empat SPPG di lokasi yang berpotensi terdampak,” kata Puspen TNI.
Dukungan logistik juga disiapkan. Sebanyak 650 ton beras tersedia di Gudang Bulog Tanah Karo untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat.
“TNI memastikan ketersediaan 650 ton beras di Gudang Bulog Tanah Karo sebagai bagian dari kesiapan dukungan logistik,” jelas Puspen TNI.
TNI menyatakan akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Sinabung dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan personel dan sarana pendukung tetap siap menghadapi setiap perkembangan situasi. (arf)
