JAVASATU.COM- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Sumatera Selatan (Sumsel). Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pembakaran lahan, termasuk yang melibatkan perorangan maupun korporasi.
Temuan tersebut berdasarkan pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Area terdampak mencakup perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.
BNPB mencatat sebagian titik api berada di perbatasan area berizin konversi lahan. Temuan itu menjadi perhatian dalam penyelidikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan melalui pembakaran.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” ujar Kristomei dalam rapat koordinasi penanganan darurat karhutla di Palembang, Minggu (18/10/2026).
BNPB Evaluasi Efektivitas Pemadaman
Dalam rapat tersebut, Kristomei menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kunjungan itu menjadi agenda kerja perdana Kristomei sejak dilantik sebagai Kepala BNPB. Ia mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mengidentifikasi kendala penanganan karhutla serta kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk di-back-up,” katanya.
BNPB juga meminta evaluasi berkala terhadap pengerahan personel, helikopter, dan sarana pemadaman lainnya. Evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas operasi berdasarkan perkembangan luas kebakaran dan jumlah titik panas (hotspot).
Kristomei mendorong pembentukan posko operasi terpadu berdasarkan klaster wilayah kebakaran. Setiap posko diminta memiliki penanggung jawab wilayah, pembagian tugas, serta data personel dan peralatan yang jelas.
Teknologi Pemadaman dan Lahan Gambut Jadi Perhatian
BNPB turut mendorong pengujian efektivitas berbagai metode pemadaman, termasuk water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Teknologi yang digunakan, termasuk metode berbasis natrium klorida (NaCl) dan inovasi seperti dry ice, perlu dievaluasi secara ilmiah agar penggunaannya tepat sasaran.
Penanganan lahan gambut juga menjadi perhatian. BNPB meminta instansi yang menangani restorasi gambut dan mangrove merumuskan langkah jangka panjang untuk menjaga kelembapan lahan, termasuk melalui pembuatan atau optimalisasi kanal pembasahan.
Selain efektivitas operasi, Kristomei menekankan akuntabilitas data personel di lapangan. Jumlah petugas yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar dukungan logistik, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan dapat diberikan secara tepat.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional Mayjen Sriyanto, Kepala BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran pemerintah provinsi.
Usai rapat, Kristomei bersama Kepala BMKG meninjau kondisi karhutla menggunakan helikopter, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dalam peninjauan tersebut, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. (dop/arf)
