OPINI
Demokrasi dalam Bayang-Bayang Menara Pengawasan
Oleh: Suko Wahyudi – Kolumnis dan Pegiat Literasi
Demokrasi tidak selalu kehilangan kebebasannya melalui larangan, penangkapan, atau pembubaran organisasi. Ada cara yang lebih halus, tetapi tidak kalah berbahaya, yakni membuat manusia merasa dirinya selalu diawasi. Ketika seseorang mulai takut berbicara, ragu menyampaikan pendapat, bahkan mempertimbangkan kembali percakapan pribadi karena khawatir diketahui pihak lain, sesungguhnya kekuasaan telah bekerja jauh melampaui batas pengawasan biasa. Ia telah memasuki ruang kesadaran manusia.
Pada akhir abad ke-18, Jeremy Bentham merancang penjara ideal bernama Panoptikon. Bangunannya berbentuk melingkar dengan menara pengawas di tengah. Penjaga dapat melihat seluruh penghuni sel, tetapi penghuni tidak pernah mengetahui kapan dirinya sedang diawasi. Michel Foucault, dalam Discipline and Punish (1975), membaca rancangan tersebut sebagai gambaran kekuasaan modern. Pengawasan tidak lagi membutuhkan kekerasan terus-menerus. Cukup menciptakan ketidakpastian agar manusia mendisiplinkan dirinya sendiri.
Dalam masyarakat digital, menara itu tidak lagi dibangun dari batu dan besi. Ia hadir melalui teknologi komunikasi, perangkat elektronik, sistem pengumpulan data, dan berbagai instrumen pengawasan yang tidak selalu terlihat. Manusia mungkin tidak mengetahui siapa yang mengawasinya, kapan pengawasan berlangsung, dan untuk kepentingan apa informasi dikumpulkan. Namun, kemungkinan bahwa dirinya sedang diawasi dapat mengubah cara seseorang berbicara, berpikir, dan berhubungan dengan orang lain.
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang mencuat belakangan, termasuk yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, seharusnya tidak dibaca semata-mata sebagai persoalan rivalitas elite atau pelanggaran prosedur keamanan. Persoalan ini menyentuh sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana kekuasaan menggunakan teknologi dan apakah negara memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk mengawasi penggunaan kewenangan tersebut. Bahkan ketika mereka yang berada di lingkaran kekuasaan menjadi sasaran, persoalannya tetap menyangkut hak setiap warga negara.
Di sinilah ironi demokrasi terlihat. Ketika pengawasan diduga menyentuh presiden atau pejabat tinggi, persoalan segera memperoleh perhatian sebagai ancaman terhadap negara. Namun, bagaimana jika yang mengalami hal serupa adalah jurnalis, aktivis, akademisi, atau organisasi masyarakat sipil? Apakah perlindungan terhadap mereka memperoleh perhatian yang sama? Jangan sampai negara hanya merasa terancam ketika kekuasaan sedang diawasi, tetapi lupa bahwa warga biasa juga memiliki hak untuk terlindungi dari pengawasan sewenang-wenang.
Dalam perspektif Foucault, kekuasaan paling efektif justru ketika manusia tidak lagi merasa sedang diperintah. Ia bekerja melalui kebiasaan, ketakutan, dan kepatuhan yang tumbuh dalam kesadaran individu. Seorang jurnalis mungkin membatalkan percakapan dengan narasumber. Aktivis menunda konsolidasi. Akademisi menghindari tema tertentu. Organisasi masyarakat memilih tidak membicarakan persoalan sensitif. Tidak ada larangan tertulis, tidak ada aparat yang datang mengetuk pintu, tetapi kebebasan perlahan kehilangan keberaniannya.
Inilah yang dapat disebut sebagai kematian perlahan ruang publik. Demokrasi memang menyediakan pemilu, parlemen, partai politik, dan kebebasan pers. Namun, semua itu kehilangan makna ketika masyarakat tidak lagi memiliki keberanian untuk menggunakan hak-haknya. Ruang publik bukan sekadar tempat orang berkumpul atau menyampaikan pendapat. Ia merupakan ruang tempat manusia saling mempercayai, menguji gagasan, menyampaikan keberatan, dan mengoreksi kekuasaan. Ketika rasa takut menguasainya, demokrasi tinggal menyisakan prosedur.
Lebih jauh, pengawasan tanpa batas dapat merusak kepercayaan sosial. Manusia membutuhkan ruang privat untuk berpikir, berdiskusi, menyusun gagasan, dan membangun solidaritas. Tanpa ruang tersebut, hubungan sosial berubah menjadi hubungan yang penuh kecurigaan. Orang tidak lagi bebas berbicara karena setiap percakapan dibayangi kemungkinan penyalahgunaan informasi. Padahal, masyarakat demokratis hanya dapat tumbuh ketika warga memiliki kepercayaan untuk bekerja sama tanpa merasa setiap gerak-geriknya sedang diperiksa.
Karena itu, persoalannya bukan memilih antara negara boleh menyadap atau sama sekali tidak boleh melakukan penyadapan. Dalam keadaan tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dan perlindungan keamanan. Namun, kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, batas penggunaan, serta mekanisme pengawasan yang independen. Negara tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang menentukan kapan dirinya boleh mengawasi dan kapan harus mempertanggungjawabkan tindakannya.
Konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Jaminan tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan pengakuan bahwa manusia memiliki wilayah kehidupan yang tidak boleh dimasuki kekuasaan secara sewenang-wenang. Keamanan negara memang penting, tetapi keamanan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan rasa aman warga negaranya sendiri.
Pertanyaan terpenting kemudian bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang mengawasi para pengawas. Siapa yang memastikan teknologi tidak berubah menjadi instrumen intimidasi? Siapa yang menjamin informasi pribadi tidak digunakan untuk kepentingan politik? Dan kepada siapa warga mengadu ketika hak komunikasinya dilanggar? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui hukum dan kelembagaan yang transparan, bukan sekadar pernyataan bahwa negara sedang menjaga keamanan.
Demokrasi sesungguhnya bukan hanya kemampuan negara mengendalikan masyarakat, melainkan kesediaan kekuasaan membatasi dirinya sendiri. Kekuasaan yang tidak bersedia diawasi akan selalu menemukan alasan untuk memperluas kewenangannya. Sebaliknya, negara yang demokratis justru menunjukkan kekuatannya melalui kesediaan menerima kritik, membuka pertanggungjawaban, dan melindungi mereka yang berbeda pendapat.
Panoptikon mengajarkan bahwa penjara paling efektif bukan selalu bangunan yang mengurung tubuh manusia. Ia bisa hadir dalam pikiran yang dipenuhi ketakutan. Ketika warga mulai menjadi sipir bagi dirinya sendiri, kekuasaan tidak perlu lagi bekerja terlalu keras. Orang-orang akan membatasi kebebasannya tanpa harus diperintah. Di sinilah ancaman sesungguhnya terhadap demokrasi: bukan hanya ketika suara dibungkam, melainkan ketika manusia kehilangan keberanian untuk bersuara.
Karena itu, menjaga demokrasi berarti menolak menjadikan ketakutan sebagai dasar kehidupan bersama. Negara harus memastikan setiap praktik pengawasan tunduk pada hukum, sementara masyarakat perlu mempertahankan ruang dialog, solidaritas, dan keberanian menyampaikan kritik. Sebab, keamanan sejati tidak lahir dari masyarakat yang saling mencurigai, melainkan dari hubungan antara negara dan warga yang dibangun di atas kepercayaan.
Menara pengawasan mungkin semakin canggih, tetapi demokrasi tidak boleh berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Sebab, ketika manusia lebih takut kepada tatapan kekuasaan daripada kehilangan kebenaran, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar privasi, melainkan martabat manusia dan masa depan kebebasan itu sendiri. (*)
