OPINI
Kebijakan Fiskal Hijau: Saatnya Pemerintah Tidak Hanya Mengejar Pertumbuhan Ekonomi, tetapi Juga Menyelamatkan Lingkungan
Oleh: Angela Yerriel Destyananta – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
(Opini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan)
Perubahan iklim saat ini bukan lagi sekadar persoalan lingkungan yang hanya menjadi perhatian aktivis atau pemerhati alam. Dampaknya telah dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Cuaca yang semakin tidak menentu, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga terganggunya hasil pertanian menjadi bukti bahwa perubahan iklim merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah juga tidak terlepas dari berbagai ancaman tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya merancang kebijakan pembangunan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa pembangunan tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah menerapkan kebijakan fiskal hijau atau green fiscal policy. Secara sederhana, kebijakan fiskal hijau merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Artinya, penggunaan anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mendukung upaya mengurangi pencemaran, menekan emisi karbon, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Menurut saya, kebijakan fiskal hijau semakin penting karena persoalan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan hanya melalui imbauan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Diperlukan kebijakan yang lebih konkret, termasuk keberanian pemerintah dalam mengarahkan anggaran negara agar lebih berpihak pada pembangunan berkelanjutan.
Sebab, pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan justru berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar pada masa mendatang.
Perubahan Iklim dan Beban Ekonomi Negara
Selama ini, perubahan iklim sering kali dianggap sebagai persoalan alam. Padahal, jika dilihat dari perspektif ekonomi dan administrasi publik, perubahan iklim memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi keuangan negara.
Ketika terjadi banjir besar, misalnya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan, jembatan, fasilitas umum, serta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Begitu pula ketika terjadi kekeringan berkepanjangan. Pemerintah perlu menyediakan anggaran tambahan untuk menjaga ketersediaan air bersih, membantu petani, dan mempertahankan ketahanan pangan.
Dengan kata lain, semakin besar dampak perubahan iklim, semakin besar pula potensi beban yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sisi lain, bencana juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, menurunkan produktivitas pertanian, menghambat distribusi barang, bahkan mengurangi pendapatan daerah.
Bank Indonesia menjelaskan bahwa perubahan iklim dapat menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi terhadap perekonomian serta stabilitas sistem keuangan. Risiko fisik muncul akibat bencana dan perubahan kondisi lingkungan, sedangkan risiko transisi berkaitan dengan perubahan kebijakan dan aktivitas ekonomi menuju sistem yang lebih rendah karbon.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup, melainkan persoalan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Kebijakan Fiskal Hijau: Komitmen Harus Dibuktikan melalui Anggaran
Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan rendah karbon. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan Climate Budget Tagging (CBT) atau penandaan anggaran perubahan iklim sejak 2016.
Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan belanja negara yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.
Mitigasi merupakan upaya mengurangi penyebab perubahan iklim, misalnya melalui pengembangan energi terbarukan, pengurangan emisi kendaraan, dan perlindungan hutan. Sementara itu, adaptasi merupakan langkah untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, seperti pembangunan sistem pengendalian banjir, pengelolaan air bersih, serta penguatan ketahanan sektor pertanian.
Berdasarkan publikasi pemerintah yang memuat data pengeluaran terkait iklim periode 2016–2024, rata-rata pengeluaran iklim pemerintah pusat pada periode 2018–2024 mencapai sekitar Rp73,5 triliun per tahun atau sekitar 3 persen dari APBN.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menghadapi perubahan iklim. Namun, kebutuhan pembiayaan untuk mengurangi emisi masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar. Hal ini menandakan bahwa komitmen anggaran perlu terus diperkuat agar sebanding dengan tantangan yang dihadapi.
Selain itu, pemerintah juga memiliki instrumen fiskal berupa pajak karbon. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan memberikan beban ekonomi kepada pihak yang menghasilkan emisi karbon sehingga aktivitas yang mencemari lingkungan tidak lagi dianggap sebagai kegiatan yang bebas dari tanggung jawab.
Prinsip yang digunakan adalah polluter pays principle, yaitu pihak yang menyebabkan pencemaran harus ikut menanggung biaya atas dampak yang ditimbulkannya.
Namun, menurut saya, keberhasilan kebijakan fiskal hijau tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau jumlah kebijakan yang diterbitkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan lingkungan.
Jangan sampai pemerintah terlihat memiliki banyak program ramah lingkungan, tetapi kerusakan alam justru masih terus terjadi.
Jangan Sampai Pertumbuhan Ekonomi Mengorbankan Lingkungan
Salah satu tantangan dalam penerapan kebijakan fiskal hijau adalah bagaimana pemerintah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya, pemerintah sering dihadapkan pada pilihan antara mendorong investasi dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memperketat aturan demi menjaga kelestarian lingkungan.
Persoalan ini dapat dilihat dari ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, khususnya batu bara. Di satu sisi, sektor energi masih menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas industri dan perekonomian. Namun, di sisi lain, penggunaan energi berbasis fosil juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Jika pemerintah benar-benar ingin mendorong ekonomi hijau, kebijakan anggaran harus berjalan searah dengan kebijakan lingkungan. Jangan sampai pemerintah memberikan insentif kepada sektor yang menghasilkan pencemaran secara berlebihan, sementara sektor energi terbarukan dan usaha ramah lingkungan justru masih kesulitan mendapatkan dukungan pembiayaan.
Pemerintah perlu memperluas insentif fiskal bagi perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan sistem produksi yang lebih efisien.
Selain itu, belanja negara juga perlu diarahkan untuk mendukung transportasi publik, pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim.
Dalam konteks ini, kebijakan fiskal hijau seharusnya tidak dipandang sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan tersebut dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi teknologi, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebenarnya dapat berjalan beriringan apabila pemerintah mampu merancang kebijakan secara tepat.
Pemerintah Daerah Juga Harus Mengambil Peran
Pembahasan mengenai kebijakan fiskal hijau tidak boleh hanya berfokus pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar karena dampak perubahan iklim sering kali dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat lokal.
Sebagai contoh, daerah yang memiliki kawasan pesisir menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan kerusakan ekosistem mangrove. Sementara itu, daerah yang memiliki aktivitas pertanian dapat menghadapi persoalan kekeringan, perubahan musim tanam, dan penurunan produktivitas hasil pertanian.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan persoalan lingkungan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. APBD seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perlindungan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Kabupaten Banyuwangi, misalnya, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, mulai dari kawasan pesisir, hutan, pertanian, hingga sektor pariwisata. Potensi tersebut perlu dijaga melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah daerah dapat mengembangkan berbagai program, seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, rehabilitasi mangrove, penghijauan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan. Sebab, masyarakat bukan hanya pihak yang merasakan dampak perubahan iklim, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi.
Program lingkungan akan lebih mudah berhasil apabila masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi, bukan sekadar ditempatkan sebagai penerima kebijakan.
Transparansi dan Pengawasan Menjadi Kunci Keberhasilan
Hal lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran lingkungan. Menurut saya, persoalan kebijakan publik di Indonesia bukan hanya terletak pada bagaimana pemerintah menyusun program, tetapi juga bagaimana memastikan program tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan.
Anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan perubahan iklim harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat perlu mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan, program apa saja yang dilaksanakan, serta bagaimana hasil yang telah dicapai.
Pengawasan juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui proses pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation). Pemerintah tidak cukup hanya melaporkan jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga perlu memastikan apakah pohon tersebut tumbuh dan memberikan manfaat ekologis.
Begitu pula dengan program pengelolaan sampah. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi, melainkan harus dilihat dari berkurangnya volume sampah yang dibuang ke lingkungan.
Dengan adanya transparansi dan evaluasi yang jelas, risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan. Selain itu, pemerintah juga dapat mengetahui program mana yang berhasil dan program mana yang perlu diperbaiki.
Saatnya Membangun Ekonomi yang Berpihak pada Masa Depan
Pada akhirnya, kebijakan fiskal hijau merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak merugikan generasi mendatang. Pemerintah perlu menyadari bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan hari ini, tetapi juga akan menentukan kualitas kehidupan masyarakat pada masa depan.
Menurut saya, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, memperkuat alokasi anggaran untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.
Kedua, memastikan kebijakan perpajakan, subsidi, dan insentif investasi tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan lingkungan.
Ketiga, meningkatkan transparansi serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program lingkungan.
Kebijakan fiskal hijau juga harus dilaksanakan secara adil. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan mengurangi emisi justru menambah beban masyarakat kecil, khususnya kelompok yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan yang berkaitan dengan energi fosil.
Pemerintah harus menyiapkan perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja baru agar proses peralihan menuju ekonomi hijau tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu.
Perubahan iklim memang merupakan tantangan besar, tetapi bukan berarti tidak dapat dihadapi. Pemerintah memiliki instrumen anggaran, perpajakan, pembiayaan, serta kewenangan untuk mengarahkan pembangunan menuju sistem yang lebih berkelanjutan.
Persoalannya sekarang adalah bagaimana seluruh instrumen tersebut dijalankan secara konsisten dan tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan.
Sudah saatnya pemerintah tidak hanya mengukur keberhasilan pembangunan dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau banyaknya infrastruktur yang dibangun. Keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari kualitas lingkungan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sebab, apa artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila masyarakat harus hidup dengan udara tercemar, sumber air yang semakin berkurang, dan ancaman bencana yang terus meningkat?
Pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan pembangunan tetap memiliki arah dan tanggung jawab. Kebijakan fiskal hijau harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Indonesia, bukan sekadar pelengkap dalam kebijakan ekonomi.
Masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar negara mampu menghasilkan pendapatan, tetapi juga oleh seberapa serius negara menjaga alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakatnya.
