OPINI
Menakar Kematangan Digital Pemerintah Daerah: Antara Kejar Tayang Anggaran Teknologi dan Substansi Pelayanan Publik
Oleh: Dinda Maulidia – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
(Opini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan)
Demam digitalisasi di berbagai daerah saat ini sering kali lebih menyerupai ajang perlombaan citra daripada upaya substantif untuk membenahi kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah berlomba-lomba mengklaim diri sebagai Smart Region atau kota cerdas dengan meluncurkan puluhan aplikasi baru setiap kali tahun anggaran berakhir. Namun, jika ditelaah lebih kritis dari perspektif administrasi publik, realitas di lapangan justru memprihatinkan. Aplikasi menumpuk tanpa kejelasan manfaat, server terbengkalai akibat minimnya pemeliharaan, sementara anggaran teknologi terserap habis untuk proyek pengadaan instan demi mengejar penyerapan APBD.
Fenomena “kejar tayang” anggaran teknologi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kerap terjebak dalam ilusi kematangan digital yang dangkal. Estetika portal web dan seremoni peluncuran aplikasi justru lebih diprioritaskan daripada pembenahan substansi tata kelola pelayanan publik.
Dinamika kritis tersebut memiliki relevansi konseptual dengan modul pembelajaran Governansi Digital, khususnya Bab 1 mengenai Landasan Konseptual Governansi Digital, yang secara khusus membahas Dimensi Kematangan Digital Pemerintah. Modul tersebut menegaskan bahwa tingkat kematangan digital (digital maturity) suatu instansi tidak diukur dari seberapa banyak aplikasi yang dimiliki, melainkan dari sejauh mana infrastruktur digital, tata kelola proses, dan budaya birokrasi terintegrasi secara matang untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Ketika pemerintah daerah memaksakan peluncuran aplikasi tanpa didukung fondasi arsitektur data dan kesiapan kelembagaan yang matang, hasilnya bukan efisiensi, melainkan pemborosan anggaran yang dilegalkan secara administratif.
Dari aspek regulasi, arah kebijakan nasional sebenarnya telah berupaya menata standar pengelolaan teknologi melalui kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi tersebut menuntut setiap instansi pemerintah untuk menjamin keamanan, akuntabilitas, dan keterpaduan sistem.
Namun, di tingkat daerah, instrumen hukum tersebut kerap diperlakukan sekadar sebagai formalitas administratif demi mengejar predikat penilaian mandiri SPBE yang tinggi. Hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan substantif terhadap kerentanan data warga maupun efektivitas layanan di tingkat tapak.
Jika dibedah menggunakan perspektif analisis administrasi publik, persoalan utamanya terletak pada rendahnya kapasitas kelembagaan (institutional capacity) dan lemahnya orientasi hasil (result-oriented management) dalam birokrasi lokal. Mengacu pada pemikiran teoretis Good Governance yang dipopulerkan oleh UNDP, akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap (responsiveness) merupakan pilar utama yang tidak boleh ditawar.
Namun, praktik yang terjadi justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Birokrasi daerah kerap terjebak dalam rasionalitas anggaran (budgetary rationality) alih-alih rasionalitas pelayanan. Proyek digital dipandang sebagai bancakan anggaran tahunan, sementara masyarakat tetap harus mengantre berjam-jam atau menghadapi sistem aplikasi yang kerap mengalami error karena tidak pernah diuji coba secara partisipatif.
Oleh karena itu, perbaikan mendasar mutlak dilakukan agar pengukuran kematangan digital tidak berhenti pada gimik statistik semata.
Pertama, pemerintah daerah harus menghentikan budaya “ganti kepala dinas, ganti aplikasi” dan berfokus pada audit menyeluruh terhadap efektivitas aplikasi yang sudah ada melalui konsolidasi aplikasi.
Kedua, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) harus diarahkan pada penguatan literasi data dan manajemen digital yang substantif, bukan sekadar bimbingan teknis seremonial.
Ketiga, pengawasan internal oleh Inspektorat serta penegakan standar keamanan data berdasarkan UU PDP harus diperketat untuk mencegah kebocoran informasi publik.
Keempat, pelibatan masyarakat secara aktif dalam uji coba layanan digital harus menjadi kewajiban. Dengan demikian, setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan untuk teknologi benar-benar menghasilkan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kesimpulannya, kematangan digital pemerintah daerah tidak bisa dibeli dengan anggaran besar ataupun diukur dari jumlah plakat penghargaan inovasi. Kematangan digital merupakan cerminan dari kualitas tata kelola, integritas birokrasi, dan komitmen nyata untuk melayani publik secara adil.
Tanpa keberanian memangkas proyek digital yang hanya berorientasi pada kepentingan proyek dan mengembalikan fokusnya pada substansi pelayanan masyarakat, digitalisasi daerah hanya akan menjadi monumen kesia-siaan birokrasi di era modern. (*)
