JAVASATU.COM- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT), Roni Agustinus, mendesak Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengambil langkah agar layanan Trans Jatim Koridor II masuk ke Terminal Arjosari. Desakan tersebut disampaikan untuk mendorong integrasi transportasi publik dan memudahkan mobilitas masyarakat di kawasan Malang Raya.

Dalam pernyataannya, Selasa (10/11/2026), Roni menilai Wali Kota Malang tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembahasan kebijakan transportasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Pemkot Malang diminta mengambil inisiatif mempertemukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengelola Terminal Arjosari, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), serta paguyuban angkutan umum.
“Demi kepentingan publik, Wali Kota Malang harus berani tempatkan Trans Jatim di Arjosari,” demikian pernyataan Roni.
Menurut Roni, Terminal Arjosari merupakan salah satu simpul transportasi utama di Kota Malang yang melayani perjalanan antarkota. Sementara itu, Trans Jatim Koridor II menghubungkan sejumlah wilayah di Malang Raya. Keduanya dinilai perlu terintegrasi agar penumpang dapat berpindah moda dengan lebih mudah.
Integrasi tersebut dinilai akan membantu masyarakat dari Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, dan wilayah lain yang dilalui Trans Jatim untuk melanjutkan perjalanan melalui Terminal Arjosari. Begitu pula penumpang dari luar Malang yang tiba di terminal dan hendak menggunakan layanan Trans Jatim.
Roni meminta Pemkot Malang mengkaji kemungkinan integrasi layanan tersebut, termasuk melalui pemanfaatan fasilitas Terminal Tipe C di kawasan Arjosari.
Dia juga menegaskan integrasi transportasi tidak harus menghilangkan peran angkutan kota. Pemerintah diminta menyiapkan skema agar angkutan lokal tetap dapat beroperasi dan beradaptasi dalam sistem transportasi yang terhubung.
“Perlindungan terhadap angkutan lokal tidak harus dilakukan dengan membatasi integrasi transportasi publik. Justru pemerintah harus mampu menciptakan ekosistem yang memungkinkan angkutan kota beradaptasi dan mengambil peran dalam sistem transportasi yang lebih terintegrasi,” demikian pernyataan Roni.
Roni turut menyampaikan data tingkat persetujuan responden terhadap penetapan titik asal-tujuan utama atau origin distination (OD) di Terminal Arjosari. Dari total 1.200 responden, sebanyak 705 orang atau 58,75 persen menyatakan sangat setuju dan 210 orang atau 17,50 persen menyatakan setuju.
Sebanyak 209 responden atau 17,42 persen menyatakan sangat tidak setuju. Sementara 57 orang atau 4,75 persen memilih netral atau ragu-ragu dan 19 orang atau 1,58 persen menyatakan tidak setuju.
Kemudahan akses dan integrasi antarmoda disebut menjadi alasan utama dukungan responden, dengan persentase 66,67 persen.
Data tersebut juga menunjukkan mayoritas responden berusia 26–60 tahun, yakni 92,08 persen. Sebanyak 66,67 persen di antaranya bekerja di sektor swasta maupun sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan asal pergerakan, 61,92 persen responden berasal dari Kota Malang, 20,67 persen dari luar daerah yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan, serta 15,83 persen dari Kabupaten Malang.
Selain itu, sebanyak 36,50 persen responden disebut masih menggunakan kendaraan pribadi yang diparkir di sekitar terminal atau menerapkan pola park and ride. Roni menilai integrasi Trans Jatim di kawasan Arjosari berpotensi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. (har/arf)






