JAVASATU.COM- Wakil Bupati Gresik dr. Asluchul Alif menegaskan seluruh warga yang memiliki KTP Gresik berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas sesuai indikasi medis. Kebijakan tersebut berlaku tanpa membedakan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Selain menjamin akses layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik juga menyiapkan percepatan digitalisasi puskesmas untuk mengurangi antrean pasien dan mempercepat proses pelayanan, mulai pendaftaran hingga pengambilan obat.
Penegasan tersebut disampaikan Asluchul Alif saat menghadiri Workshop Penguatan Promosi Kesehatan (Promkes) di Puskesmas melalui Strategi Komunikasi yang Efektif dan Inovatif di Hall Hotel Aston, Gresik, Rabu (11/11/2026).
“Saya bersama Pak Bupati dan Bu Kadinkes sudah sepaham bahwa orang yang punya KTP Gresik itu kalau ke puskesmas dan sesuai dengan indikasi medis bahwa dia itu sakit, maka gratis. Ini tidak boleh ada perbedaan lagi,” tegas Alif.
Ia meminta seluruh petugas kesehatan memberikan pelayanan tanpa menjadikan status kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai penghalang bagi warga untuk mendapatkan layanan medis.
Alif juga mengingatkan kepala puskesmas dan jajaran manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, Pemkab Gresik berkomitmen mendukung kebutuhan fasilitas kesehatan, termasuk penyediaan obat-obatan serta sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
Pemkab Gresik Siapkan Digitalisasi Puskesmas
Selain layanan kesehatan gratis, Alif menyoroti pentingnya transformasi digital di lingkungan puskesmas. Digitalisasi dinilai dapat mempercepat administrasi, mempermudah pendaftaran pasien, serta mengurangi penumpukan antrean.
Sebagai langkah awal, Pemkab Gresik akan menyiapkan proyek percontohan atau pilot project sistem pendaftaran dan pelayanan digital terintegrasi. Program tersebut diprioritaskan di puskesmas dengan tingkat kunjungan pasien yang tinggi.
“Kalau IT-nya benar dan betul, orang datang langsung ke anjungan yang sudah daftar online maupun yang lain sampai obat, ini jalannya secara digital. Menurut saya, ini bisa mengurangi kemacetan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus berbenah, harus berubah,” ungkapnya.
Alif berharap sistem digital tersebut dapat mengintegrasikan proses pelayanan sejak pendaftaran hingga pengambilan obat sehingga masyarakat tidak perlu menghadapi antrean panjang di setiap tahapan.
Promosi Kesehatan Diminta Lebih Efektif
Dalam kesempatan yang sama, Alif menekankan pentingnya penguatan promosi kesehatan atau Promkes sebagai upaya pencegahan penyakit. Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan atau kuratif, tetapi juga harus mengutamakan langkah promotif dan preventif.
“Promosi kesehatan bukan sekadar menyampaikan informasi atau penyuluhan, melainkan bagaimana memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan program Promkes tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan penyuluhan. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perilaku hidup sehat.
Bahkan, tingginya jumlah kunjungan pasien ke puskesmas perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas program pencegahan penyakit.
“Promkes ini adalah preventif. Kita tidak bicara tentang kuratif yang terlalu tinggi. Jika yang datang ke puskesmas banyak, itu tanda tanya apakah Promkes-nya berhasil atau tidak. Harusnya kalau Promkes-nya berhasil, maka banyak orang yang tidak sakit,” kata Alif.
Workshop Penguatan Promkes tersebut diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik selama dua hari, 11-12 November 2026. Kegiatan menghadirkan Khanif Rosidin dan Afini Putri dari Info Gresik sebagai narasumber.
Peserta workshop terdiri dari para kepala puskesmas dan tim teknologi informasi (IT) puskesmas se-Kabupaten Gresik. Mereka mendapatkan materi mengenai strategi komunikasi kesehatan yang efektif dan inovatif sesuai perkembangan teknologi serta karakteristik masyarakat. (bas/arf)
