JAVASATU.COM- Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Iing Misbahuddin, melontarkan kritik terkait praktik penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, khususnya dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Melalui unggahan di media sosialnya, Ketua Komisi III DPRD Majalengka dari Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan amanah untuk melayani masyarakat.
Iing menyoroti potensi konflik kepentingan (conflict of interest) ketika kepala daerah, pejabat dinas, hingga anggota legislatif diduga menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mengamankan paket pekerjaan pemerintah bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.
“Jabatan publik itu bukan tiket untuk melakukan akumulasi kekayaan pribadi, melainkan sebuah mandat untuk melayani rakyat,” tulis Iing dalam unggahannya, dilihat Javasatu.com pada Jumat (13/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan pejabat dalam kepentingan bisnis proyek yang dibiayai uang negara bukan persoalan sepele. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi melanggar hukum apabila disertai penyalahgunaan kewenangan dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
“Hukum di Indonesia tegas menyatakan: pejabat dilarang berbisnis dalam proyek yang dibiayai oleh uang rakyat. Pelanggaran atas prinsip ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan luar biasa yang diancam dengan sanksi pidana berat,” lanjutnya.
Kritik Berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Pembangunan
Pernyataan Iing tersebut menarik perhatian karena disampaikan oleh sosok yang saat ini memimpin Komisi III DPRD Majalengka.
Komisi III memiliki ruang lingkup pengawasan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pekerjaan umum, serta tata kelola proyek daerah.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, Iing juga dikenal kerap turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pembangunan yang dibiayai anggaran pemerintah daerah.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan legislatif, terutama untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Konflik Kepentingan Menjadi Persoalan Serius dalam Proyek Pemerintah
Isu konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah memang menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan korupsi.
Penggunaan jabatan atau pengaruh untuk mengarahkan proyek kepada pihak tertentu berpotensi merusak prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Karena itu, pengawasan terhadap proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik perlu dilakukan secara konsisten.
Terlebih, anggaran pembangunan yang bersumber dari uang rakyat seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan menjadi ruang untuk mengakomodasi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Meski demikian, pernyataan Iing tersebut merupakan kritik umum mengenai tata kelola proyek pemerintah. Belum ada pihak tertentu yang disebut secara spesifik dalam unggahan tersebut. (eko/arf)
