JAVASATU.COM- Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mulai membahas persiapan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 bersama perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan di Rumah Buruh Gresik, Selasa (17/11/2026), untuk memperkuat koordinasi dan menyusun tahapan rekomendasi pengupahan.

Pertemuan yang digelar bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik itu dihadiri para Ketua DPC Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan serikat buruh juga menyampaikan rencana keberangkatan untuk mengikuti rapat pleno pada Rabu-Kamis (18-19/11/2026).
Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu mengatakan, proses perumusan rekomendasi UMK 2027 membutuhkan koordinasi antarpihak serta jadwal pembahasan yang jelas. Hal tersebut diperlukan agar setiap tahapan berjalan sistematis dan terarah.
“Penting bagi kita untuk menyusun timeline perumusan rekomendasi pengupahan Kabupaten Gresik. Dengan adanya timeline yang jelas, setiap tahapan pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan terkoordinasi,” ujarnya.
Pembahasan UMK 2027 mencakup sejumlah komponen perhitungan, antara lain inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu (alpha), serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Yani juga meminta agar karakteristik dunia usaha di Kabupaten Gresik menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengupahan. Pemetaan tersebut mencakup perusahaan berskala besar hingga perusahaan nasional yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, potensi ekonomi dan realisasi investasi perlu diperhitungkan agar kebijakan pengupahan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.
“Kita perlu memetakan karakteristik kelompok usaha di Gresik, termasuk perusahaan berskala besar dan nasional. Potensi ekonomi dan realisasi investasi juga perlu menjadi pertimbangan, sehingga kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Yani mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerima surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 16 November 2026. Surat itu berisi arahan koordinasi dan sinkronisasi penetapan upah minimum tahun 2027.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Gresik terus memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak terkait. Data KHL dari BPS juga menjadi salah satu acuan dalam pembahasan untuk memastikan rekomendasi pengupahan mempertimbangkan kondisi pekerja dan dunia usaha.
“Menindaklanjuti arahan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Perhitungan tahun ini juga memperhatikan data Kebutuhan Hidup Layak dari BPS agar rekomendasi pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi pekerja maupun dunia usaha di Kabupaten Gresik,” jelasnya.
Proses pembahasan UMK 2027 selanjutnya akan mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja atau serikat buruh, serta kalangan pengusaha.
Sesuai jadwal, penetapan UMK 2027 oleh Gubernur Jawa Timur paling lambat dilakukan pada 25 November 2026. Pemkab Gresik menargetkan seluruh tahapan pembahasan dan penyusunan rekomendasi dapat diselesaikan sesuai jadwal tersebut. (bas/arf)






