Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

Pengelolaan Masjid Syuhada Malang Digugat Warga, Sengketa Bergulir di PN

Yondi Ari by Yondi Ari
18 November 2026

JAVASATU.COM- Pengelolaan Masjid Syuhada di Perumahan Karanglo Indah, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, menjadi objek sengketa hukum. Sebanyak 10 orang menggugat pengurus Yayasan Syuhada Karanglo Indah atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Perkara tersebut kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Malang dengan nomor 357/Pdt.G/2026/PN Mlg.

Foto: Yondi Ari

Sidang perdana perkara tersebut digelar pada Selasa (17/11/2026). Gugatan dilayangkan terkait polemik kepengurusan takmir dan pengelolaan aset Masjid Syuhada yang dipersoalkan sebagian warga.

Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit, mengatakan polemik bermula pada 2024 ketika Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian masjid kemudian dipercayakan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024.

“Mulai terjadinya polemik ketika Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian kemudian dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024. Mengetahui hal itu, kemudian perangkat RW dan RT setempat mendatangi beliau. Estafet ketakmiran itu diwakilkan ke Pak Indro Triyono,” ujar Gurit.

ADVERTISEMENT

Perselisihan berlanjut saat pemilihan pengurus takmir periode 2025–2030. Sebagian warga menginginkan proses pemilihan melibatkan perangkat RT dan RW. Sementara itu, jemaah yang selama ini mengelola masjid menghendaki penentuan pengurus dilakukan melalui musyawarah internal.

Menurut Gurit, pihak yayasan sempat mengakomodasi keinginan sebagian warga dengan menggelar musyawarah. Namun, setelah itu muncul kepengurusan baru yang tidak melibatkan pengurus yayasan maupun pengurus lama.

Pihak yayasan kemudian memutuskan melanjutkan kepengurusan takmir yang telah ditetapkan. Fadjar Abdi ditunjuk sebagai Ketua Takmir periode 2025–2030 berdasarkan surat keputusan pembina yayasan tertanggal 23 Februari 2025.

“Kami juga berpedoman kepada Al Quran, kalau di muslim, perkara mengurus masjid melandaskan ketentuan Allah lewat Surah At-Taubah ayat 18 dan musyawarah mufakat. Ketika ada skema pemilihan baru dengan tiba-tiba ditarik ke lingkungan dan ada kandidat yang bukan ahli masjid, membuat kami tidak setuju. Jemaah ini berikhtiar mempertahankan hak masjid,” tegasnya.

Gurit menyayangkan konflik tersebut karena dinilai berdampak terhadap kenyamanan jemaah dalam beribadah. Ia juga menyebut pernah terjadi persoalan pengelolaan kotak amal saat salat Jumat pada 2025. Meski demikian, pihaknya menegaskan Masjid Syuhada tetap terbuka bagi masyarakat umum untuk beribadah.

Sementara itu, kuasa hukum pihak yayasan, Dr. Yayan Riyanto, SH, MH, mengatakan gugatan tersebut menempatkan tiga pengurus takmir sebagai tergugat utama. Mereka adalah Indro Triyono, Mochammad Isbandi, dan Fadjar Abdi.

Selain itu, Yayasan Syuhada Karanglo Indah, KUA Blimbing, Kementerian Agama Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang turut menjadi pihak tergugat.

Yayan menegaskan pihaknya akan mempertahankan kedudukan hukum yayasan. Menurutnya, Yayasan Syuhada Karanglo Indah telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2024.

“Yayasan Syuhada Karanglo Indah berdasarkan akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024, telah memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024. Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten dan dua di Kota, bukan fasum pemberian pengembang yang disebut para penggugat,” tegasnya, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan Masjid Syuhada berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf yang berasal dari sertifikat hak milik (SHM) pribadi. Menurutnya, keberadaan Akta Ikrar Wakaf menjadi dasar bagi yayasan untuk menolak anggapan bahwa lahan masjid merupakan fasilitas umum (fasum) perumahan yang menjadi milik bersama warga.

Sebaliknya, pihak penggugat mempersoalkan status dan pengelolaan lahan masjid yang disebut sebagai fasilitas umum perumahan sejak 1982. Mereka juga mempermasalahkan pengelolaan aset tersebut oleh yayasan tanpa persetujuan warga.

Yayan menyebut sejumlah penggugat merupakan perangkat RT dan RW dari wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Ia didampingi tim kuasa hukum yang terdiri atas V.LF. Bili, Imam Syafi’i, Sigit Rahmantoro, Febry Andy, Tommy H. Timbang, Farhan Faelani, Rifqi I. Wibowo, dan Shendy Prasetyo.

Sementara itu, pihak penggugat melalui kuasa hukum dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Soehartono Soemarto, belum memberikan tanggapan terkait gugatan tersebut hingga berita ini ditulis.

Sidang perkara sengketa pengelolaan Masjid Syuhada dijadwalkan kembali berlangsung pekan depan dengan agenda pemanggilan para pihak. (dop/arf)

Tags: Kota MalangMasjidSengketa
Previous Post

Seorang Pria Meninggal Mendadak di Depan Balai Kota Malang

Next Post

Polres Gresik Terima 26 Siswa Bintara SPN Polda Jatim untuk Latihan Kerja

Related Posts

Polres Gresik Terima 26 Siswa Bintara SPN Polda Jatim untuk Latihan Kerja
Berita

Polres Gresik Terima 26 Siswa Bintara SPN Polda Jatim untuk Latihan Kerja

18 November 2026
Seorang Pria Meninggal Mendadak di Depan Balai Kota Malang
Berita

Seorang Pria Meninggal Mendadak di Depan Balai Kota Malang

18 November 2026
Disperindag Kabupaten Malang Kembangkan Produk Olahan Kakao, Bidik Peluang IKM
Berita

Disperindag Kabupaten Malang Kembangkan Produk Olahan Kakao, Bidik Peluang IKM

18 November 2026
Askomlek Panglima TNI Ingatkan Bahaya Perang Informasi dan Hoaks
Berita

Askomlek Panglima TNI Ingatkan Bahaya Perang Informasi dan Hoaks

17 November 2026
UMK Gresik 2027 Mulai Dibahas, Bupati Gandeng Serikat Buruh
Berita

UMK Gresik 2027 Mulai Dibahas, Bupati Gandeng Serikat Buruh

17 November 2026
PAW UAM, Gerindra Kabupaten Malang Tunggu Surat Pemecatan
Berita

PAW UAM, Gerindra Kabupaten Malang Tunggu Surat Pemecatan

17 November 2026
Next Post
Polres Gresik Terima 26 Siswa Bintara SPN Polda Jatim untuk Latihan Kerja

Polres Gresik Terima 26 Siswa Bintara SPN Polda Jatim untuk Latihan Kerja

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com