Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

OPINI: Potret Eksploitasi Karst Yogyakarta Bagian Timur

Javasatu by Javasatu
20 November 2026
Ilustrasi. (Gambar dibuat menggunakan AI)

OPINI

Menambang Masa Lalu, Menggali Masa Kini: Potret Eksploitasi Karst Yogyakarta Bagian Timur

Oleh: Dhafina Asyifa Kholbu – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
(Opini untuk memenuhi tugas mata kuliah)

Kawasan karst Gunungkidul merupakan bentang alam perbukitan kapur yang memiliki keunikan sekaligus fungsi ekologis penting. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kawasan ini mencakup kurang lebih 53 persen wilayah Kabupaten Gunungkidul, atau sekitar 798,38 km² hingga 807 km². Kawasan tersebut juga menjadi bagian dari Gunung Sewu yang telah diakui UNESCO.

Namun, di tengah berkembangnya industri pariwisata, kelestarian bentang alam karst menghadapi tantangan akibat pembangunan yang berpotensi mengubah bentuk alami perbukitan dan kawasan sekitarnya. Pembangunan destinasi wisata yang dilakukan dengan memotong tebing, meratakan bukit, atau menutup permukaan tanah dapat mengubah kondisi fisik kawasan karst.

Padahal, karst bukan sekadar pemandangan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Di dalamnya terdapat sistem resapan dan aliran air bawah tanah yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Ketika bentang alamnya mengalami perubahan, muncul kekhawatiran terhadap terganggunya fungsi ekologis kawasan, termasuk keberlanjutan sumber air bagi warga sekitar.

ADVERTISEMENT

Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Jika ditinjau dari sudut pandang sejarah, pemanfaatan kawasan karst untuk kepentingan ekonomi mengingatkan kita pada praktik eksploitasi sumber daya alam pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, kebijakan ekonomi liberal membuka peluang bagi pihak swasta untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya agraria. Tanah dan kekayaan alam tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang hidup masyarakat, tetapi juga sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan.

Dalam konteks tersebut, perbukitan kapur dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembakaran batu kapur atau tobong gamping. Kapur menjadi bahan yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan industri, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengolahan gula. Praktik penguasaan tanah dan pemanfaatan sumber daya yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi tersebut turut memengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan (Harsono, 2008: 52; Wiradi, 1984: 87).

Kini, bentuk pemanfaatan kawasan karst memang telah berubah. Jika dahulu kepentingan industri ekstraktif menjadi salah satu pendorong eksploitasi, saat ini industri pariwisata turut menghadirkan tekanan baru terhadap ruang hidup dan lingkungan masyarakat. Perubahan bentuk kegiatan ekonomi tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan mendasar: siapa yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan alam, dan siapa yang harus menanggung dampaknya?

Salah satu contoh yang dapat menjadi perhatian adalah pembangunan destinasi wisata On The Rock di kawasan Pantai Drini, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul. Kehadiran destinasi wisata ini menjadi sorotan karena pembangunan di kawasan perbukitan tebing memunculkan kekhawatiran mengenai perubahan bentang alam karst. Kritik terhadap pembangunan tersebut juga muncul dari kelompok masyarakat yang menyoroti aktivitas pemotongan bukit untuk pengembangan kawasan wisata.

Persoalan On The Rock tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik lingkungan, tetapi juga menyangkut perizinan dan ruang hidup masyarakat. Dalam pemberitaan pada 12 Maret 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa On The Rock belum mengantongi persetujuan lingkungan pada saat itu. Pemerintah daerah juga menjelaskan bahwa proses perizinan lingkungan perlu didahului dengan pengurusan kesesuaian tata ruang.

Informasi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap pembangunan wisata, terutama di kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.

Sumber pemberitaan:
  • https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/2603120062/sudah-beroperasi-sejak-desember-2025-dlh-gunungkidul-sebut-on-the-rock-tak-kantongi-izin-lingkungan

Hingga saat ini, objek wisata On The Rock belum juga mendapatkan seluruh izin yang diperlukan. Pada September 2026, manajemen pengelola kawasan wisata On The Rock, yaitu PT Argenta Persada Selaras, menyampaikan bahwa sebagian dokumen perizinan telah rampung, sementara sebagian lainnya masih dalam proses bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Di sisi lain, persoalan akses masyarakat menuju Pantai Watu Bolong turut menjadi perhatian. Pada September 2026, warga bersama LBH Yogyakarta dan WALHI Yogyakarta menyampaikan keberatan dalam audiensi dengan DPRD Gunungkidul terkait pembatasan akses menuju pantai.

Warga mengkhawatirkan dampak pembatasan tersebut terhadap aktivitas ekonomi, seperti berjualan dan mencari ikan, serta tradisi masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sementara itu, pihak pengelola membantah tudingan penutupan total akses dan penggusuran warga. Pengelola menyatakan bahwa akses setapak tetap tersedia dan penutupan area tertentu dilakukan demi keselamatan selama pembangunan berlangsung.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya penyelesaian yang transparan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Sumber pemberitaan:
  • https://jogja.idntimes.com/news/jogja/keluhkan-akses-jalan-on-the-rock-warga-watu-bolong-ngadu-ke-dprd-c1c2-01-k2mst-yhf036
  • https://jogja.idntimes.com/news/jogja/on-the-rock-bantah-tutup-akses-warga-sekitar-destinasi-c1c2-01-k2mst-t0jhtn

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata tidak cukup dinilai dari banyaknya wisatawan yang datang, bangunan yang berdiri, atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Ada aspek lain yang perlu diperhitungkan, yaitu keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.

Alam tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai objek yang dapat diubah demi memenuhi kebutuhan industri, sementara masyarakat sekitar justru berisiko kehilangan akses dan ruang penghidupannya.

Benang merah antara masa lalu kolonial dan realitas masa kini terletak pada cara alam dan ruang hidup masyarakat diperlakukan. Keduanya mengingatkan kita bahwa kepentingan ekonomi dapat menjadi dominan ketika pengelolaan sumber daya tidak disertai perlindungan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat. Karena itu, pembangunan pariwisata seharusnya tidak mengulang pola eksploitasi yang sama dengan wajah yang berbeda.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pembangunan di kawasan karst sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan lingkungan. Pengawasan serta evaluasi perizinan harus dilakukan secara terbuka, disertai kajian dampak lingkungan yang memadai. Apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang jelas.

Selain itu, masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi pihak yang menerima dampak dari pembangunan.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu alternatif. Dengan pendekatan ini, potensi wisata tetap dapat dikembangkan tanpa harus mengorbankan keutuhan bentang alam karst dan kepentingan warga lokal. Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mengelola potensi daerah serta memperoleh manfaat ekonomi secara lebih adil.

Pada akhirnya, kemajuan pariwisata Gunungkidul tidak seharusnya diukur hanya dari megahnya bangunan atau meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari kemampuan menjaga alam dan mempertahankan ruang hidup masyarakat.

Jangan sampai kawasan karst yang dahulu dieksploitasi untuk kepentingan industri kolonial kembali mengalami nasib serupa, hanya karena kini keuntungan ekonomi hadir melalui industri pariwisata. Sebab, ketika alam rusak dan ruang hidup masyarakat terancam, keuntungan yang diperoleh hari ini belum tentu sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung generasi mendatang. (*)


Daftar Pustaka

  • Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya. Djambatan.
  • Wiradi, G. (1984). Dua abad penguasaan tanah: Pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa. PT Gramedia.
Tags: OpiniUGMUniversitas Gadjah Mada
Previous Post

Oknum Guru di Gresik Ditangkap, Diduga Cabuli Anak 11 Tahun

Next Post

Polresta Malang Kota Raih Penghargaan ATI 2026 Berkat Inovasi Digital

Related Posts

OPINI: Indonesia Kembali pada Sistem Tanam Paksa?
Opini

OPINI: Indonesia Kembali pada Sistem Tanam Paksa?

19 November 2026
OPINI: Ketika Algoritma Mengurung Pikiran
Opini

OPINI: Ketika Algoritma Mengurung Pikiran

18 November 2026
OPINI: Regulasi Agraria Indonesia, Sudahkah Berpihak pada Rakyat?
Opini

OPINI: Regulasi Agraria Indonesia, Sudahkah Berpihak pada Rakyat?

18 November 2026
OPINI: Menagih Janji Pelayanan Publik, Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern
Opini

OPINI: Menagih Janji Pelayanan Publik, Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern

17 November 2026
OPINI: Jakarta Tumbuh, Tetapi Siapa yang Memberinya Makan?
Opini

OPINI: Jakarta Tumbuh, Tetapi Siapa yang Memberinya Makan?

17 November 2026
OPINI: Menimbang Kebijakan Program SIKAP Jawa Timur
Opini

OPINI: Menimbang Kebijakan Program SIKAP Jawa Timur

17 November 2026
Next Post
Polresta Malang Kota Raih Penghargaan ATI 2026 Berkat Inovasi Digital

Polresta Malang Kota Raih Penghargaan ATI 2026 Berkat Inovasi Digital

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com