Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

OPINI: Menimbang Kebijakan Program SIKAP Jawa Timur

Javasatu by Javasatu
17 November 2026
Ilustrasi. (Gambar dibuang menggunakan AI)

OPINI

Menimbang Kebijakan Program SIKAP Jawa Timur

Oleh: Khuluqin Adhim – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
(Opini untuk memenuhi tugas mata kuliah)

Kondisi ketahanan pangan Jawa Timur menyimpan paradoks, satu provinsi, tetapi memiliki puluhan kondisi pangan yang berbeda. Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) oleh Badan Pangan Nasional tahun 2026 mencatat Jawa Timur memperoleh skor 73,43. Namun ketika dibedah pada tingkat kabupaten/kota, skor indeks tak lagi seragam. Sebagai contoh, Kabupaten Mojokerto mencapai 82,98 dan Gresik 78,96 dengan kategori sangat tahan, sementara Kabupaten Probolinggo hanya 66,21, Bangkalan 66,63, dan Kota Malang 66,43 yang seluruhnya berada pada kategori agak tahan.

Angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi angka tersebut menunjukkan bahwa pangan tidak hidup dalam ruang yang seragam. Kondisi wilayah, akses, sumber daya, karakter ekonomi, dan kapasitas produksi membentuk kerentanan yang berbeda. Maka ketika pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusung program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) dan diterapkan di sekolah-sekolah Jawa Timur, muncul pertanyaan mendasar: haruskah ketahanan pangan diproduksi dengan cetakan yang sama di atas tanah yang berbeda?

Sekolah di kawasan agraris dengan lahan luas tentu memiliki kemungkinan yang berbeda dari sekolah perkotaan dengan keterbatasan lahan. Karena itu, implementasi SIKAP semestinya mampu menyesuaikan komoditas, metode, dan bentuk kegiatan dengan kondisi spasial masing-masing wilayah.

ADVERTISEMENT

Menurut saya, di titik inilah ruang kebijakan menjadi penting. Pelaksanaan SIKAP menunjukkan adanya ruang bagi sekolah untuk mengembangkan kegiatan sesuai kondisi dan sumber dayanya, sementara belum ditemukan satu pedoman teknis provinsi yang secara rinci menyeragamkan seluruh rantai pendanaan, panen, penjualan, hingga pemanfaatan hasil secara terpusat. Ditemukan adanya perbedaan masing-masing satuan pendidikan dalam membuat kebijakan pengelolaan.

Fleksibilitas tersebut dapat menjadi kekuatan bahwa sekolah tidak dipaksa menanam sesuatu yang tidak sesuai dengan tanahnya dan bisa lebih menyesuaikan pada kondisi spasial masing-masing wilayah. Namun, fleksibilitas tanpa batas juga dapat berubah menjadi ruang abu-abu. Kondisi ini mengingatkan pada pembacaan C. Fasseur mengenai Cultivation System yakni kebijakan kolonial yang berasal dari pusat tidak berhenti sebagai perintah abstrak, tetapi bekerja melalui struktur pemerintahan dan aktor lokal, “The Dutch administration did not interfere in the distribution among village inhabitants of the burdens” (Fasseur, 1992: 29).

Tentu saja perbandingan ini bukan untuk menyamakan SIKAP dengan Cultuurstelsel yang eksploitatif, melainkan untuk melihat bagaimana kebijakan dapat berubah ketika diterjemahkan oleh pelaksana di tingkat lokal. Maka desentralisasi implementasi bukanlah musuh. Justru ia dapat membuat SIKAP lebih hidup, karena sekolah dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan pangan, sumber daya, dan karakter spasial wilayahnya.

Namun, yang menarik untuk diingat bahwa terdapat penyelewengan kebijakan tingkat lokal berupa kepala pribumi mengambil bagian dari hasil tanaman petani dan pembayaran hasil tanaman yang tidak sepenuhnya sampai kepada pihak yang berhak hingga ditingkatkannya pengawasan oleh pemerintah pusat (Fasseur, 1992: 39-41). Kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan, jika suatu program pertanian sekolah memberikan ruang pengelolaan kepada satuan pendidikan yang berbeda-beda, bagaimana mekanisme pengawasan memastikan bahwa anggaran, hasil produksi, dan pemanfaatan hasil tersebut dikelola secara transparan?

Pemerintah provinsi perlu menetapkan batas yang mengikat mengenai pendanaan, transparansi hasil, penjualan, keselamatan, beban siswa, dan perlindungan warga sekolah, sembari membiarkan sekolah menentukan cara mencapainya. Sebab memaksakan satu pola kepada seluruh wilayah dapat membunuh relevansi, tetapi menyerahkan seluruh keputusan tanpa batas dapat membunuh pengawasan.


Sumber

  • Fasseur, C. (1992). The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch, and the Cultivation System. Hlm. 29–41.
  • Badan Pangan Nasional. (2026). Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota 2024–2026.
    https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications/cky/ikp-kabupaten-kota-2024-2026
Tags: OpiniUGMUniversitas Gadjah Mada
Previous Post

Madas Nusantara Terbitkan Lima Maklumat, Usulkan Dasco Jadi Cawapres

Related Posts

OPINI: Merdeka di Atas Kertas, Timpang di Kenyataan
Opini

OPINI: Merdeka di Atas Kertas, Timpang di Kenyataan

14 November 2026
OPINI: Dari Priyayi ke Elite Modern, Mengapa Politik Dinasti Tak Pernah Mati?
Opini

OPINI: Dari Priyayi ke Elite Modern, Mengapa Politik Dinasti Tak Pernah Mati?

13 November 2026
OPINI: Kebijakan Fiskal Hijau, Mengubah Arah Anggaran Negara
Opini

OPINI: Kebijakan Fiskal Hijau, Mengubah Arah Anggaran Negara

9 November 2026
OPINI: Kebijakan Fiskal Hijau Menyeimbangkan Ekonomi dan Lingkungan
Opini

OPINI: Kebijakan Fiskal Hijau Menyeimbangkan Ekonomi dan Lingkungan

9 November 2026
OPINI: Rp200 Triliun Dana SAL: Transparan, Bermanfaat, atau Sekadar Cadangan?
Opini

OPINI: Rp200 Triliun Dana SAL: Transparan, Bermanfaat, atau Sekadar Cadangan?

9 November 2026
OPINI: Kematangan Digital Pemda: Antara Anggaran dan Pelayanan Publik
Opini

OPINI: Kematangan Digital Pemda: Antara Anggaran dan Pelayanan Publik

9 November 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com