OPINI
Kebijakan Fiskal Hijau: Mengubah Arah Anggaran Negara untuk Menyelamatkan Lingkungan dan Menghadapi Perubahan Iklim
Oleh: Angela Yerriel Destyananta – Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
(Opini disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan)
Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan suhu bumi, cuaca yang semakin tidak menentu, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan lagi sekadar isu yang menjadi perhatian aktivis lingkungan. Dampaknya telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah juga menghadapi berbagai ancaman akibat perubahan iklim. Wilayah pesisir menghadapi ancaman abrasi dan banjir rob, sedangkan wilayah pertanian mengalami perubahan pola musim yang dapat mengganggu produktivitas tanaman. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.
Dalam perspektif Administrasi Publik, perubahan iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola anggaran, menyusun kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunan melalui kebijakan fiskal yang diterapkan.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah kebijakan fiskal hijau atau green fiscal policy. Secara sederhana, kebijakan fiskal hijau merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja negara dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Artinya, anggaran negara tidak hanya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi pencemaran, menekan emisi karbon, mengembangkan energi terbarukan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Menurut saya, kebijakan fiskal hijau seharusnya tidak lagi dianggap sebagai kebijakan tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, kebijakan ini perlu menjadi bagian utama dari strategi pemerintah karena pembangunan ekonomi yang mengabaikan lingkungan berpotensi menimbulkan kerugian jauh lebih besar pada masa mendatang.
Persoalan tersebut dibahas dalam buku Kebijakan Fiskal dan Finansial: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Risiko Global dan Transisi Hijau karya Andhika Wahyudiono. Bab 5, berjudul Kebijakan Fiskal Hijau dan Respons Terhadap Perubahan Iklim, khususnya Subbab 5.1, membahas perubahan iklim sebagai risiko fiskal, peningkatan belanja negara akibat bencana, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Subbab tersebut menegaskan bahwa negara perlu menggali sumber penerimaan dari dalam negeri sendiri. Ketergantungan terhadap utang luar negeri dan bantuan asing hanya akan memperbesar kerentanan. Oleh karena itu, kemandirian fiskal menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Perubahan Iklim dan Beban Fiskal Negara
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah hubungan antara perubahan iklim dan kondisi keuangan negara. Selama ini, bencana alam sering kali hanya dilihat dari besarnya kerusakan lingkungan dan jumlah masyarakat yang terdampak. Padahal, bencana juga menimbulkan beban fiskal bagi pemerintah.
Ketika banjir terjadi, misalnya, pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk memperbaiki jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Begitu pula ketika terjadi kekeringan. Pemerintah perlu menyediakan anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, membantu petani, dan menjaga ketahanan pangan.
Artinya, semakin besar dampak perubahan iklim, semakin besar pula potensi pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, bencana dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, menurunkan hasil pertanian, menghambat distribusi barang, dan mengurangi pendapatan daerah.
Persoalan lainnya adalah ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batu bara. Penggunaan energi berbasis fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Namun, proses peralihan menuju energi yang lebih bersih membutuhkan biaya, teknologi, dan perencanaan yang tidak sedikit.
Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah:
- Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan bencana akibat perubahan iklim.
- Belum optimalnya pengalokasian anggaran untuk program mitigasi dan adaptasi lingkungan.
- Ketergantungan terhadap energi fosil yang masih menjadi tantangan pembangunan.
- Keterbatasan pembiayaan dan teknologi untuk mengembangkan energi terbarukan.
- Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran lingkungan.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko lingkungan dalam setiap keputusan anggaran.
Kebijakan Fiskal Hijau sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan fiskal hijau merupakan pendekatan pengelolaan keuangan pemerintah yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Penerapannya dapat dilakukan melalui pengeluaran pemerintah, perpajakan, subsidi, serta pemberian insentif bagi kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan pesisir, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana.
Menurut pandangan saya, kebijakan fiskal hijau memperlihatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Hal yang lebih penting adalah apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Dengan demikian, kebijakan fiskal hijau memiliki hubungan erat dengan Administrasi Publik karena mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kebijakan pemerintah.
Landasan Teori: Ekonomi Lingkungan dan Intervensi Pemerintah
Teori ekonomi lingkungan menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dikenal sebagai eksternalitas negatif. Contohnya adalah pencemaran udara akibat aktivitas industri dan emisi kendaraan bermotor.
Arthur Cecil Pigou (1920), melalui pemikirannya mengenai eksternalitas, menjelaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengatasi kerugian sosial yang tidak diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah pajak lingkungan.
Dalam konteks kebijakan fiskal hijau, pemikiran tersebut dapat diterapkan melalui pajak karbon dan berbagai instrumen fiskal lainnya. Tujuannya agar kegiatan ekonomi yang menghasilkan pencemaran turut menanggung biaya lingkungan yang ditimbulkannya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengelola keuangan negara, tetapi juga sebagai regulator yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Hubungan Teori, Permasalahan Empiris, dan Solusi Kebijakan
Bagan yang disajikan memperlihatkan tiga hubungan utama dalam penerapan kebijakan fiskal hijau.
1. Landasan teori
Terdapat tiga landasan teori yang digunakan, yaitu Ekonomi Lingkungan oleh Arthur C. Pigou (1920), Pembangunan Berkelanjutan oleh WCED (1987), dan Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III (1980).
Ketiga landasan tersebut menjadi kerangka untuk memahami hubungan antara aktivitas ekonomi, perlindungan lingkungan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah.
2. Permasalahan empiris
Permasalahan yang dihadapi meliputi beban fiskal akibat bencana, kebutuhan anggaran untuk mitigasi dan adaptasi, ketergantungan terhadap energi fosil, serta tantangan koordinasi dan pengawasan.
3. Solusi kebijakan
Solusi yang dapat diterapkan mencakup penganggaran iklim, penggunaan instrumen karbon, pemberian insentif energi bersih, serta penguatan belanja untuk program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal hijau membutuhkan keterkaitan antara landasan teori, persoalan nyata di lapangan, dan instrumen kebijakan yang dapat dilaksanakan pemerintah.
Rekomendasi: Mengarahkan Anggaran Negara pada Keberlanjutan Lingkungan
Pada akhirnya, kebijakan fiskal hijau merupakan salah satu langkah penting yang perlu diperkuat pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim. Persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan penanaman pohon, kampanye pengurangan sampah, atau imbauan kepada masyarakat. Diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh, termasuk pengelolaan anggaran negara yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Menurut saya, pemerintah perlu mulai mengubah cara pandang dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi tidak seharusnya dicapai dengan mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat pada masa mendatang.
Ada beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, memperkuat alokasi anggaran untuk perlindungan lingkungan. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Kedua, mempercepat pengembangan energi terbarukan. Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa insentif fiskal, kemudahan investasi, dan pengembangan teknologi agar penggunaan energi bersih semakin berkembang.
Ketiga, meningkatkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Program penanganan perubahan iklim harus dilaksanakan secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun pemborosan anggaran.
Keempat, memperkuat transparansi dan pengawasan anggaran. Masyarakat perlu diberikan akses informasi mengenai penggunaan anggaran lingkungan. Pemantauan dan evaluasi juga harus dilakukan untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan hasil.
Kelima, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan fiskal hijau seharusnya tidak hanya menjadi komitmen tertulis dalam dokumen perencanaan pemerintah. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Saya berpendapat bahwa masa depan pembangunan Indonesia tidak cukup hanya ditentukan oleh seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai, tetapi juga oleh seberapa baik pemerintah menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan masyarakat.
Sebab, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang membangun infrastruktur dan meningkatkan pendapatan negara, melainkan juga memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Sudah saatnya pemerintah tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi dari pembangunan, tetapi juga memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan yang mungkin ditinggalkan. (*)
