JAVASATU.COM- Intelektual Muda Nahdlatul Ulama (NU) Agus Usamah Zaid mengusulkan Sultan Kutai Kartanegara, Haji Adji Muhammad Arifin, sebagai figur yang layak dipertimbangkan menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Usulan tersebut disampaikan dalam diskusi publik di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/11/2026), yang membahas kriteria kepemimpinan nasional dan keterwakilan daerah.
Agus menilai, kepemimpinan nasional perlu memberikan ruang lebih besar bagi tokoh dari luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan.
Menurutnya, keterwakilan daerah dalam lingkaran kepemimpinan nasional penting untuk mewujudkan pemerataan peran dalam menentukan arah kebijakan negara.
“Kepemimpinan nasional harus mencerminkan keterwakilan seluruh wilayah Indonesia. Kalimantan tidak boleh hanya menjadi wilayah yang menyumbangkan sumber daya alam, tetapi juga harus memiliki ruang dalam menentukan arah kebijakan nasional,” ujar Agus Usamah Zaid.
Dia menyebut Sultan Kutai Kartanegara Haji Adji Muhammad Arifin memiliki nilai historis dan kultural yang dapat menjadi pertimbangan. Sebagai pemimpin Kesultanan Kutai Kartanegara, sosok Sultan dinilai merepresentasikan tradisi, adat, serta nilai-nilai pengayoman masyarakat.
“Usulan Sultan Kutai Kartanegara Haji Adji Muhammad Arifin sebagai figur pendamping Presiden Prabowo merupakan gagasan untuk menghadirkan representasi Borneo di tingkat nasional. Beliau memiliki akar sejarah, nilai budaya, dan tradisi kepemimpinan yang dapat menjadi kekuatan dalam merawat persatuan bangsa,” lanjutnya.
Menurut Agus, tantangan kepemimpinan nasional tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik. Figur pemimpin juga perlu memiliki kemampuan menjembatani kepentingan berbagai kelompok serta menjaga stabilitas politik.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah kriteria figur pendamping pemimpin nasional turut menjadi pembahasan. Di antaranya pengalaman tata kelola pemerintahan, pemahaman kebijakan publik, kekuatan komunikasi politik, serta kemampuan merangkul berbagai elemen masyarakat.
Selain persoalan keterwakilan politik, Agus juga menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan di Kalimantan. Dia menilai, pembangunan di wilayah Borneo harus memperhatikan kelestarian alam dan kepentingan masyarakat setempat.
“Persoalan Kalimantan bukan hanya soal keterwakilan politik, tetapi juga perlindungan lingkungan. Kami berharap ada perhatian lebih besar terhadap kelestarian alam Borneo agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat,” tegas Agus. (wan/arf)






