JAVASATU.COM- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Terpadu dan Pengawasan (SiPatas) untuk mencegah praktik mafia tanah. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses informasi pertanahan hingga melaporkan dugaan penyimpangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara online.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Dr. Adung Sutranggono, S.H., M.Hum., melalui Kasi Intel Kejari Kota Malang, Moch. Chiloirul Anam, SH mengatakan SiPatas menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan transparansi informasi pertanahan sekaligus membuka akses pengaduan bagi masyarakat.
Aplikasi tersebut mulai diperkenalkan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2024. SiPatas dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan persoalan pertanahan di Kota Malang.
“Tidak hanya itu, SiPatas juga menyediakan fasilitas pelaporan dan pengaduan masyarakat, termasuk laporan terkait dugaan praktik mafia tanah,” ujar Chiloirul Anam, Kamis (19/11/2026).
Melalui SiPatas, masyarakat dapat mengakses sejumlah informasi, mulai dari status tanah, informasi pengembang, pemetaan wilayah atau zonasi Kota Malang, informasi perizinan, hingga layanan konsultasi hukum.
Cara Melaporkan Dugaan Mafia Tanah Lewat SiPatas
Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan tidak perlu datang langsung ke kantor Kejari Kota Malang. Pelaporan dapat dilakukan dengan memindai QR Code pada poster SiPatas atau mengakses tautan formulir melalui akun media sosial resmi Instagram @kejarikotamalang.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun laporan terkait persoalan pertanahan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan kejaksaan.
Penanganan Aduan Ditargetkan Maksimal 60 Hari
Kejari Kota Malang menyebut pengaduan masyarakat umumnya ditangani dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan diterima secara lengkap.
Namun, durasi penanganan dapat menyesuaikan dengan proses pemeriksaan awal, terutama apabila laporan membutuhkan verifikasi substansi sebelum ditentukan langkah berikutnya.
“Terutama apabila laporan membutuhkan verifikasi substansi terlebih dahulu sebelum ditentukan langkah penanganan selanjutnya,” imbuhnya.
Sepanjang 2026, sejumlah laporan persoalan pertanahan telah ditindaklanjuti Kejari Kota Malang. Namun, kejaksaan belum mempublikasikan rincian jumlah dan substansi laporan karena berkaitan dengan kerahasiaan identitas serta informasi pelapor.
Untuk laporan yang berkaitan dengan persoalan administratif, Kejari melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Sementara itu, apabila ditemukan indikasi tindak pidana umum, masyarakat diarahkan untuk membuat laporan kepada penyidik Polri. Adapun sengketa yang bersifat keperdataan menjadi ranah penyelesaian melalui peradilan perdata.
Libatkan Sejumlah OPD Pemkot Malang
Dalam pengembangannya, SiPatas juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).
Informasi dan pengaduan yang masuk melalui aplikasi tersebut dapat menjadi bahan koordinasi Kejari dengan OPD terkait, khususnya dalam pengawasan pemanfaatan lahan dan penanganan persoalan pertanahan.
Selain untuk mencegah praktik mafia tanah, optimalisasi SiPatas juga diarahkan untuk mendukung pengawasan perizinan dan pemanfaatan lahan.
Sistem ini turut diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Malang. (dop/arf)





