Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

OPINI: Apa Guna Desentralisasi Jika Kekuasaan Kembali Memusat?

Javasatu by Javasatu
21 November 2026
Ilustrasi. (Gambar dibuat menggunakan AI)

OPINI

Apa Guna Desentralisasi Jika Kekuasaan Kembali Memusat?

Oleh: Ervanila Amelia Agustin – Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM)
(Opini untuk memenuhi tugas mata kuliah)

Sudah tiga bulan H bekerja tanpa menerima gaji. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di salah satu dinas di Jawa Timur itu tetap berangkat kerja, sementara kepastian pembayaran tak kunjung datang. Namun, H bukan satu-satunya. Di Maluku Tengah, sebanyak 1.700 PPPK paruh waktu dilaporkan belum menerima gaji hingga lima bulan setelah mulai bekerja (Barends, 2026).

Pola serupa juga terlihat di tingkat nasional. Pada Juni 2026, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyebutkan bahwa terdapat 39 pemerintah daerah yang mengaku tidak mampu membayar gaji PPPK. Pemerintah pun meminta agar kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah diperiksa terlebih dahulu (DDTCNews, 2026). Pertanyaannya, mengapa daerah yang diberi kewenangan justru kesulitan menggaji pegawainya sendiri?

Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditelusuri melalui hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam APBN 2026, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025 atau sekitar 24,7 persen. TKD 2026 juga tercatat sebagai yang terendah sekaligus mengalami penurunan terdalam sepanjang 25 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal (Barisandata, 2026; Purwanto, 2026).

ADVERTISEMENT

Ketika sumber pembiayaan daerah dipangkas, sementara tanggung jawab pelayanan publik tetap melekat, otonomi berisiko berubah menjadi omong kosong. Daerah diberi kewenangan untuk mengurus kebutuhannya sendiri, tetapi tidak sepenuhnya dibekali sumber daya yang memadai untuk menjalankannya. Jika kondisi ini terus berlangsung, yang terjadi bukanlah penguatan otonomi, melainkan desentralisasi tanggung jawab tanpa disertai desentralisasi sumber daya.

Di saat yang sama, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp83 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam APBN 2026 (Bisnis.com, 2026). Besarnya anggaran tersebut merupakan pilihan kebijakan pemerintah pusat. Namun, persoalan muncul ketika prioritas tersebut berjalan bersamaan dengan pemangkasan TKD.

Menurut para pemohon uji materi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) di Mahkamah Konstitusi, penyesuaian TKD untuk program MBG mengikis ruang bagi daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri. Pemerintah menyebut penyesuaian tersebut sebagai bentuk kelincahan fiskal, bukan pengurangan otonomi.

Namun, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat sekitar 90 persen daerah memiliki kapasitas fiskal rendah. Sementara itu, dapur MBG justru lebih banyak berdiri di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi atau di Pulau Jawa (Kompas.id, 2026).

Tekanan terhadap otonomi tidak hanya datang melalui kebijakan anggaran. Pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah pengelolaan negara juga memperlihatkan kecenderungan yang patut dipertanyakan dari perspektif otonomi dan supremasi sipil.

Perubahan Undang-Undang TNI melalui UU No. 3 Tahun 2025 memperluas ruang penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan di kementerian dan lembaga sipil. DPR mencatat adanya perluasan hingga 14 kementerian/lembaga (Humas MKRI, 2026).

Secara hukum, pemerintah dan DPR menyatakan bahwa penempatan tersebut bersifat terbatas dan tetap berada dalam kerangka supremasi sipil. Namun, secara prinsip, perluasan peran aparat dengan kultur komando ke dalam ruang pemerintahan sipil layak dipertanyakan, terutama ketika negara pada saat yang sama berbicara tentang kemandirian dan otonomi. Prinsip otonomi memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menentukan kebijakan sesuai kebutuhan lokal, sedangkan prinsip komando menekankan kepatuhan terhadap struktur hierarki.

Fakta-fakta tersebut saling terhubung dan mengarah pada akar permasalahan yang sama. Desentralisasi di Indonesia masih menjadi agenda reformasi yang belum tuntas karena pelaksanaannya belum mampu mewujudkan otonomi daerah secara optimal.

Maryanov (1958: 13–16) menyatakan bahwa desentralisasi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan politik mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Aspinall dan Fealy (2003: 1–12) menambahkan bahwa desentralisasi membuka ruang politik yang lebih besar di tingkat lokal. Namun, ruang tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang menguasai institusi daerah dan untuk kepentingan apa kekuasaan digunakan.

Ironisnya, setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah justru berhadapan dengan kecenderungan pemusatan kembali kekuasaan.

Selama ini, daerah seolah-olah diberi rumah bernama otonomi, tetapi pemerintah pusat tetap memegang kunci pintunya. Otonomi daerah bukan sekadar kemampuan menjalankan instruksi pusat dengan anggaran yang tersedia, melainkan ruang nyata untuk menentukan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan kepentingannya sendiri.

Menurut saya, hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah kejelasan arah. Negara tidak bisa terus menyatakan menjalankan desentralisasi, sementara kendali pemerintah pusat justru semakin besar. Pemerintah juga semestinya memahami urgensi otonomi, bukan mengubah aturan main hanya demi memastikan program unggulan pusat berjalan.

Sebab, untuk apa ada desentralisasi jika ruang kebijakan daerah terus dipersempit? Jika yang diperbesar justru kontrol pemerintah pusat, sementara daerah tetap menanggung beban pelayanan dan pembiayaan, maka yang kita bangun bukanlah kemandirian daerah, melainkan ketergantungan yang dibalut dengan nama otonomi.


Sumber

  • Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratisation. Institute of Southeast Asian Studies.
  • Barends, M. J. (2026, Mei 22). 1.700 PPPK Paruh Waktu di Maluku Tengah 5 Bulan Belum Gajian. detikNews. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8499063/1-700-pppk-paruh-waktu-di-maluku-tengah-5-bulan-belum-gajian
  • Barisandata. (2026, April 9). Porsi Transfer ke Daerah, 2004–2026 (%). Barisandata.co. https://barisandata.co/indikator/4225/porsi-transfer-ke-daerah-2004-2026/
  • DDTCNews. (2026, Juni 9). 39 Pemda Tak Mampu Bayar PPPK, Begini Solusi Pemerintah. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1819957/39-pemda-tak-mampu-bayar-pppk-begini-solusi-pemerintah
  • Humas MKRI. (2026, Februari 4). DPR: Penempatan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil Optimalkan Kompetensi dan Keahlian Militer. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/dpr:-penempatan-prajurit-tni-pada-jabatan-sipil-optimalkan-kompetensi-dan-keahlian-militer-24530
  • Kompas.id. (2026, Juni 25). Pemerintah Perlu Evaluasi Dampak Pemangkasan TKD. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-perlu-evaluasi-dampak-pemangkasan-tkd
  • Maryanov, G. S. (1958). Decentralization in Indonesia as a political problem. Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.
  • Purwanto, A. (2026, Agustus 9). Otonomi Daerah 2026: Dilema Pemangkasan Transfer Daerah. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/otonomi-daerah-2026-dilema-pemangkasan-transfer-daerah
Tags: OpiniUGMUniversitas Gadjah Mada
Previous Post

Polres Malang Ungkap 4 Kasus TPPO, Modus Eksploitasi Seksual hingga PMI Ilegal

Next Post

Reda Manthovani Perkuat Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Lewat Bantuan Incinerator di Tangerang

Related Posts

OPINI: Mengapa Kode Pelat Nomor Lebih Kuat dari Batas Provinsi?
Opini

OPINI: Mengapa Kode Pelat Nomor Lebih Kuat dari Batas Provinsi?

21 November 2026
OPINI: Potret Eksploitasi Karst Yogyakarta Bagian Timur
Opini

OPINI: Potret Eksploitasi Karst Yogyakarta Bagian Timur

20 November 2026
OPINI: Indonesia Kembali pada Sistem Tanam Paksa?
Opini

OPINI: Indonesia Kembali pada Sistem Tanam Paksa?

19 November 2026
OPINI: Ketika Algoritma Mengurung Pikiran
Opini

OPINI: Ketika Algoritma Mengurung Pikiran

18 November 2026
OPINI: Regulasi Agraria Indonesia, Sudahkah Berpihak pada Rakyat?
Opini

OPINI: Regulasi Agraria Indonesia, Sudahkah Berpihak pada Rakyat?

18 November 2026
OPINI: Menagih Janji Pelayanan Publik, Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern
Opini

OPINI: Menagih Janji Pelayanan Publik, Warisan Hierarki dalam Birokrasi Modern

17 November 2026
Next Post
Reda Manthovani Perkuat Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Lewat Bantuan Incinerator di Tangerang

Reda Manthovani Perkuat Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Lewat Bantuan Incinerator di Tangerang

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com