Javasatu,Malang- Jalannya roda pembangunan yang menjadi perdebatan sengit pada Debat Publik Putaran Kedua pemilihan kepala daerah Kabupaten Malang yang di selenggarakan di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Malang. Topik soal kemiskinan pun menjadi perdebatan sehat antar paslon.
Dalam paparannya pasangan nomor urut 2 Lathifah Shohib mengandalkan dirinya yang pernah duduk di DPR-RI sebagai jaringan untuk pengembangan di Kabupaten Malang. Lathifah juga menyinggung kawasan wisata pantai selatan.
“Saya punya pengalaman menjabat di DPR RI, selama saya menjabat, banyak program di mitra komisi X. Banyak kami persembahkan untuk Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang. Banyak masyarakat Kabupaten Malang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan sekolahnya. Aspirasi saya untuk pelajar Malang Raya, alhamdulillah dapat dirasakan masyarakat Malang Raya dalam bentuk KIP,” terangnya.
Untuk mengatasi itu, LaDub menawarkan beberapa program yang di jelaskan Didik Budi Muljono diantaranya dihadirkannya Kartu Tani Bangkit, Kartu Tani Nelayan, Kartu Tani Peternak, Kartu Usaha Mikro serta Kartu Bedah Rumah.
Sementara pasangan nomor urut 3 Heri Cahyono (HC) dan Gunadi Handoko menyoal angka kemiskinan di Kabupaten Malang yang masih tinggi. Sam HC menyebut karena manajemen yang tidak baik.
“Itu karena kapasitas pemimpinnya tidak mampu mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi di kabupaten. Padahal potensi SDM dan SDA nya besar,” kata Sam HC.
Sam HC mempunyai data angka kemiskinan di Kabupaten Malang sebanyak 246 ribu jiwa di tahun 2019. Menurutnya, angka itu sangat tinggi, apalagi jika dibanding dengan Kota Surabaya.
“Di sana penduduknya jauh lebih besar tapi kemiskinannya rendah. Solusinya pakai road map,” katanya.
Sam HC meyakini, dengan cara memetakan potensi, maka akan dapat menyusun manajemen yang tepat sehingga arah pembangunannya jelas.
Menyangga perdebatan itu, Sanusi yang juga petahana itu membantah jika di Kabupaten Malang angkanya (kemiskinan) tertinggi di Jawa Timur. Sanusi menyebut kondisinya berada di tengah-tengah.
“Kalau di Jawa Timur urutan tengah. Masih di bawah Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Angka real, 9.4 di Kabupaten Malang,” jelas Sanusi.
Dalam kepimpinanya (saat menjabat Bupati Malang), Sanusi mengatakan secara bertahap angka kemiskinan mulai berkurang.
“Kami bertahap, mulai 14 persen, sekarang masih 10.4 sesuai target RPJMD, kami sudah lampauai RPJMD satu digit. Itu kan bertahap, di akhir 2024, kami turunkan minimal 4 digit. Sehingga bisa diangka 5,” sambung Sanusi.
Menyikapi permasalahan itu semua Sanusi memberikan solusi dengan mempercepat arus ekonomi ke pantai selatan. Hal itu dilakukan karena di sana menjadi kantong kemiskinan yang perlu diangkat.
“Zaman Pak Darmin Nasution, ada rencana bikin pabrik sawit di selatan. Jika terealisasi, bisa menyerap 67 Ha untuk ditanami kelapa sawit. Tanahnya bisa ditanami seperti di Donomulyo, Pagak dan Kalipare. Sudah kami tanam, kami setor ke Blitar hanya pabriknya tidak bagus,” pungkas Sanusi. (Agb/Arf)
