Javasatu,Gresik- Difasilitasi SKK Migas, Petronas PC Ketapang II Ltd berencana melakukan survei lapangan Bukit Panjang di Wilayah Lepas Pantai Utara Provinsi Jawa Timur.
Survei yang dilakukan di sepanjang pantai gresik sendiri diperkirakan mencapai 29 kilometer dilaksanakan tanggal 1 – 9 Juli 2021. Sedangkan total panjang survei yang direncanakan Petronas sejauh 137 kilometer dimulai dari wilayah pantai di Madura.
Dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Gresik serta undangan yang hadir, Manajer senior SKK Migas Jabanusa Doni Arianto meminta izin bahwa Petronas akan melakukan survei lapangan Bukit Panjang di Wilayah Lepas Pantai Utara.
“Survei yang dilakukan oleh Petronas ini akan dilakukan melintasi wilayah Manyar, Bungah dan Sidayu. Survei ini bertujuan untuk memeriksa kontur permukaan dasar laut” katanya.
Menjawab permintaan izin pihak SKK Migas dan Petronas, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani yang hadir dan membuka sosialisasi yang berlangsung di Ruang Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Rabu (26/6/2021) menyatakan dukungannya.
“Kami berharap dalam pelaksanaan survey kali ini tidak merugikan masyarakat terutama masyarakat nelayan. Tolong kepada pihak terkait agar sosialisasi kali ini bisa sampai ke masyarakat terutama pada masyarakat terdampak yaitu para nelayan” katanya saat membuka kegiatan sosialisasi.
Pada kegiatan sosialisasi kali ini yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, pihak SKK Migas, Petronas dan Pemkab Gresik mengundang Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, para anggota Muspika terkait dari Kecamatan Manyar, Bungah dan Sidayu serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gresik Samaun.
Terkait Survei yang akan dilakukan Petronas, Manajer Senior GSR Petronas Andiono Setiawan menyatakan bahwa survei yang akan dilakukan ini dilaksanakan oleh pihak ketiga.
“Pelaksanaan surveinya hanya ada kapal yaitu kapal trinity yang berjalan di sepanjang pantai. Kapal itu melaksanakan scan sonar survei pada permukaan dasar laut” katanya.
Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Asisten II Ida Lailatussa’diyah sebagai moderator meminta kepada pihak Petronas agar dalam melaksanakan survei tidak mengganggu lalu lintas nelayan. Permintaan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Ketua HNSI.
“Kami meminta agar pihak petronas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan juga sebelum melaksanakan survei” pinta Samaun. (Bas/Arf)