JAVASATU.COM-MALANG- Sebanyak 16 tenaga medis yang mengaku telah diberhentikan secara sepihak oleh manajemen RSUD Lawang, Kabupaten Malang, kemarin Rabu (29/6/2022) telah mengadu ke DPRD Kabupaten Malang.
Mereka mengadu merasa diperlakukan tidak adil, karena dalam penghentian kontrak tersebut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Selain tidak diberikan tali asih, mereka juga tidak dibekali surat referensi kerja.
Menyikapi hal tersebut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang, drg Dessy Deliyanti mengatakan, keputusan untuk tidak memperpanjang 16 tenaga kesehatan itu, sudah melalui prosedur yang ada.
Selain itu pihak RSUD Lawang telah menerima Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 85 orang.
“Sehingga pegawai kami menjadi cukup,” ungkapnya. Kamis (30/6/2022).
Alhasil, beberapa pegawai kontrak yang pernah mengikuti asesmen dan mendapat penilaian terendah, maka tidak diperpanjang masa kontraknya. Dan itu dilakukan untuk mengantisipasi kelebihan pegawai.
“Pada Januari 2022 lalu, sudah kami sampaikan kepada 240 tenaga kontrak kami, bahwa dengan adanya PNS baru, kemungkinan akan ada beberapa tenaga kontrak yang tidak diperpanjang,” tuturnya.
Dalam asesmen ke seluruh tenaga kontrak itu melibatkan komite kesehatan, sekaligus penilaian kinerja dari kepala ruangan, dan kepala instalasi sesuai penempatan kerja masing-masing pegawai.
“Akhirnya, tenaga kontrak yang mendapat penilaian terbawah terpaksa tidak diperpanjang. Kebetulan ada 16 tenaga kontrak yang tidak diperpanjang, 10 orang di antaranya tenaga kesehatan , dan 6 orang bidan,” jelasnya.
Dessy juga menerangkan bahwa, 85 PNS yang baru masuk ke RSUD Lawang itu terdiri dari perawat, bidan, dan asisten apoteker.
“Dari 85 PNS itu, 33 diantaranya adalah PNS baru dari luar RSUD Lawang. Sisanya adalah pegawai kami yang sebelumnya juga tenaga kontrak,” terangnya.
Adapun total pegawai di RSUD Lawang sebanyak 409 orang, terdiri dari 229 tenaga kontrak, dan 180 orang PNS.
“Jadi formasinya sekitar 45 banding 55 persen, lebih banyak tenaga kontrak. Semoga ke depan target kami 60 persen pegawai kami terdiri dari PNS tercapai,” pungkasnya. (Agb/Saf)