JAVASATU.COM- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan menyambut baik terbentuknya 80.048 unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih program Presiden Prabowo Subianto. Namun ia mengingatkan agar koperasi tidak berubah menjadi ladang penyimpangan.
“Niat baik Presiden jangan sampai disalahgunakan oleh oknum. Tanpa pengawasan ketat, koperasi bisa gagal dan merugikan masyarakat,” tegas Nasim, Selasa (22/7/2025), di Jakarta.
Menurut Nasim, koperasi kerap gagal bukan karena konsepnya, tapi karena lemahnya tata kelola dan minimnya transparansi.
Ia meminta pemerintah agar sejak awal memperkuat sistem audit dan manajemen pengawasan, termasuk penggunaan dana dan pendataan anggota.
“Jika tidak diawasi sejak dini, koperasi bisa mandek atau malah diselewengkan. Pengawasan wajib diperketat,” tambah politisi asal Jawa Timur itu.
Nasim juga menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap koperasi sangat bergantung pada transparansi operasional dan akuntabilitas. Ia mendorong pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional dan terbuka.
“Kalau masyarakat yakin, mereka akan terlibat aktif. Tapi kalau tidak transparan, kepercayaan itu hilang,” ujarnya.
Program koperasi yang digagas Presiden Prabowo ini ditopang berbagai fasilitas seperti Gudang logistik, Layanan sembako, Apotek desa, Armada logistik, Pembiayaan super mikro
Seluruh koperasi ini telah berbadan hukum dan tersebar di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota.
Nasim berharap program koperasi ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, bukan sekadar proyek politik atau pencitraan.
“Koperasi ini harus dikelola secara independen, bukan sebagai alat kekuasaan. Fokusnya harus ke rakyat,” tegasnya. (Sir/Saf)
