JAVASATU.COM- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di perkebunan sawit rakyat dan lahan gambut. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko kebakaran yang memicu bencana kabut asap.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan ajakan tersebut dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia III di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam pencegahan, mitigasi, dan penanganan darurat karhutla.
“Antara BNPB-APKASINDO ini perlu kerja sama, perlu kolaborasi,” kata Kristomei.
BNPB mencatat, hingga 26 Oktober 2026, akumulasi titik panas nasional mencapai 1.296.184 titik. Angka tersebut disebut 2,13 kali lipat lebih tinggi dibandingkan 2019. Puncak kemunculan titik panas terjadi pada September dengan 446.262 titik.
Kristomei menyebut fenomena El Niño menjadi salah satu pemicu kekeringan ekstrem yang meningkatkan risiko karhutla. Kenaikan titik panas juga tercatat di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Tengah sebesar 162% dan Papua Selatan hingga 814%.
Berdasarkan catatan BNPB sepanjang 2026, sebanyak 55,6% akumulasi titik panas berada di ekosistem lahan gambut, sedangkan 7,8% berada di sekitar kawasan konsesi sawit. Periode rawan kebakaran terjadi pada Agustus hingga Oktober, terutama di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Papua Selatan.
“Jadi tiga pilar utama kami adalah pencegahan, mitigasi, dan tanggap darurat,” ujar Kristomei.
Untuk mencegah kebakaran, BNPB mendorong petani menerapkan prinsip zero burning atau pembukaan lahan tanpa pembakaran. Petani diimbau membuka lahan secara manual atau mekanis serta mengolah sisa tebangan menjadi kompos.
BNPB juga mendorong pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terlatih, penyediaan peralatan pemadam dasar, sumber air, serta pembangunan sekat kanal di lahan gambut. Petani juga diminta menyimpan nomor layanan darurat BNPB di 117.
Penerapan pencegahan karhutla juga dikaitkan dengan standar sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan, yakni Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). BNPB menyebut kepatuhan terhadap standar, kepemilikan prosedur operasional standar (SOP), sekat kanal, dan peralatan pemadam dapat mendukung pencegahan kebakaran sekaligus membantu menjaga akses pasar bagi tandan buah segar (TBS) petani.
Untuk memperkuat deteksi dini, BNPB memanfaatkan pemantauan multi-satelit secara real-time guna menelusuri titik awal api, arah perambatan, dan perubahan lahan.
BNPB bersama DPP APKASINDO juga berencana membangun sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) terintegrasi. Sistem tersebut dirancang mengirimkan notifikasi titik panas dari satelit ke ponsel pengurus setelah koordinat kebun didaftarkan oleh pengurus DPW atau DPD dan narahubung KTPA ditunjuk. Informasi itu selanjutnya dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti bersama BPBD setempat. (dop/arf)
