JAVASATU.COM- Desk Ketenagakerjaan dan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dinilai memiliki peran berbeda yang dapat saling melengkapi dalam menangani persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua program Polri tersebut menyasar dua persoalan utama, yakni perlindungan pekerja dan perluasan akses lapangan kerja bagi masyarakat.

Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria, mengatakan Desk Ketenagakerjaan berfokus pada perlindungan pekerja serta penanganan persoalan hubungan industrial. Sementara POLIRAN diarahkan untuk membantu masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan agar memiliki akses lebih luas terhadap peluang kerja.
“Dua program ini menarik karena menyentuh dua persoalan mendasar dalam ketenagakerjaan. Kita tidak hanya membutuhkan perlindungan bagi buruh yang sudah bekerja, tetapi juga membutuhkan upaya nyata untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Desk Ketenagakerjaan dan POLIRAN dapat menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik,” kata Dani di Kendal, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026).
Menurut Dani, Desk Ketenagakerjaan yang diluncurkan pada Januari 2025 dan POLIRAN yang diluncurkan pada November 2026 menunjukkan perluasan pendekatan Polri dalam merespons persoalan ketenagakerjaan.
Melalui Desk Ketenagakerjaan, pekerja diharapkan mendapatkan akses perlindungan hukum dan penyelesaian persoalan hubungan industrial. Adapun POLIRAN berupaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, pemerintah daerah, serta lembaga pelatihan untuk memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan.
Dani menilai pendekatan tersebut penting karena persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan konflik antara pekerja dan perusahaan. Pengangguran, praktik percaloan tenaga kerja, serta pungutan liar dalam proses rekrutmen juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian.
Dalam konteks itu, Polri dinilai dapat mengambil peran sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak untuk mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik.
Meski demikian, Dani mengingatkan agar kedua program tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Pelaksanaannya harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur.
Untuk POLIRAN, keberhasilan perlu dilihat dari jumlah pencari kerja yang benar-benar mendapatkan pekerjaan, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, hingga keberlanjutan hubungan kerja.
Sementara Desk Ketenagakerjaan perlu memastikan pekerja memperoleh perlindungan hukum dan akses penyelesaian perselisihan secara adil.
Dani juga menekankan pentingnya koordinasi Polri dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan kedua program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain.
“Yang paling penting adalah keberlanjutan kebijakan. Program yang bermanfaat bagi masyarakat harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Kita berharap Desk Ketenagakerjaan dan POLIRAN dapat menjadi bagian dari komitmen kelembagaan Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan,” pungkas Dani. (arf/arf)





