Javasatu.com
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion
No Result
View All Result
Javasatu.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Edusphere
  • Health On
  • Statecraft
  • Sportspace
  • Food Trip
  • Opinion

Denda Rp13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Hutan Kembali ke Negara

Syaiful Arif by Syaiful Arif
7 Oktober 2026

JAVASATU.COM- Negara kembali menguasai kawasan hutan seluas 259.230 hektare sekaligus menerima penyerahan denda administratif senilai Rp13.241.335.681.910. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari upaya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyelamatkan keuangan negara dan menertibkan penguasaan kawasan hutan.

Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)

Kegiatan penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan itu berlangsung di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kerja Satgas PKH yang melibatkan 12 institusi. Kegiatan itu disebut menjadi agenda kedelapan Satgas PKH dalam rangka penertiban dan penyelamatan aset negara.

“Kalau kita hitung, sudah sekitar Rp52 triliun uang yang diserahkan kepada negara,” kata Prabowo dalam pidatonya, dikutip dalam transkrip website presidenri.go.id.

ADVERTISEMENT

Prabowo mengatakan, upaya penertiban tersebut tidak selalu berjalan mudah. Menurutnya, terdapat berbagai tantangan dan perlawanan yang dihadapi personel dalam menjalankan tugas.

“Banyak tantangan, banyak perlawanan. Bahkan ada ancaman terhadap personel kita dan keluarganya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perlunya pembenahan terhadap sejumlah institusi negara. Menurut Prabowo, upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan persuasif sekaligus penegakan aturan ketika ditemukan pelanggaran.

Prabowo menyebut kawasan hutan Indonesia memiliki luasan yang sangat besar. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti kebutuhan peningkatan jumlah polisi kehutanan. Saat ini, menurut dia, terdapat sekitar 4.500 polisi hutan dan pemerintah mengusulkan peningkatan jumlah tersebut hingga 70 ribu personel, dengan target 21 ribu pada 2027.

“Polisi hutan kita sekarang ini mungkin sekitar 4.500. Kita usulkan sampai 70 ribu, tahun 2027 mungkin 21 ribu,” kata Prabowo.

Selain kawasan hutan, Prabowo menyebut Satgas PKH telah menyelamatkan lebih dari 6,2 juta hektare lahan dengan nilai hampir Rp400 triliun.

“Yang sudah kita selamatkan lebih dari 6,2 juta hektare, hampir Rp400 triliun nilainya,” ujarnya.

Menurut Prabowo, aset negara yang berhasil diselamatkan dapat menjadi sumber daya untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat dan negara. Ia mencontohkan pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan rumah, irigasi, penanganan kebakaran hutan, hingga pembayaran gaji aparatur negara.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut pemerintah telah memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah dengan anggaran sekitar Rp90 triliun. Ia membandingkan angka tersebut dengan kebutuhan perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan yang jumlahnya jauh lebih besar.

Prabowo menegaskan, kebijakan penertiban aset harus mengacu pada kepentingan masyarakat dan negara.

“Ukuran daripada kebijakan kita adalah apakah ini bermanfaat untuk rakyat dan untuk bangsa,” ujarnya.

Satgas PKH sendiri telah bekerja selama dua tahun. Dalam periode tersebut, menurut Prabowo, sekitar Rp52 triliun telah dikembalikan kepada negara dan masih terdapat potensi penyelamatan aset maupun penerimaan negara lainnya.

Ia meminta jajaran terkait menginventarisasi personel yang memiliki kinerja baik selama menjalankan tugas Satgas PKH untuk dipertimbangkan mendapatkan penghargaan maupun promosi.

“Yang bekerja dengan baik, yang berprestasi, tolong dicatat. Kita akan berikan penghargaan,” kata Prabowo.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara yang dilakukan Satgas PKH bersama sejumlah institusi pemerintah. (saf/saf)

Tags: hutanpemerintahanPrabowo SubiantoPresiden RI
Previous Post

Musran Ansor Tebuwung, Khusnul Khuluq Terpilih Ketua

Next Post

IPPNU Jatim dan BAZNAS Dorong Akses Pendidikan Pelajar Potensial

Related Posts

Reda Manthovani Perkuat Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Lewat Bantuan Incinerator di Tangerang
Berita

Reda Manthovani Perkuat Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Lewat Bantuan Incinerator di Tangerang

21 November 2026
Polres Malang Ungkap 4 Kasus TPPO, Modus Eksploitasi Seksual hingga PMI Ilegal
Berita

Polres Malang Ungkap 4 Kasus TPPO, Modus Eksploitasi Seksual hingga PMI Ilegal

21 November 2026
Pemkab Gresik Perluas Layanan Konsultasi Keluarga ke 18 Kecamatan
Berita

Pemkab Gresik Perluas Layanan Konsultasi Keluarga ke 18 Kecamatan

21 November 2026
Polresta Malang Kota Ajak Warga Cegah Banjir dan Longsor Lewat Green Policing
Berita

Polresta Malang Kota Ajak Warga Cegah Banjir dan Longsor Lewat Green Policing

21 November 2026
Kodim Blitar Gandeng Perguruan Silat dan Ormas Bersihkan Pantai Serang
Berita

Kodim Blitar Gandeng Perguruan Silat dan Ormas Bersihkan Pantai Serang

20 November 2026
Polisi Bongkar TPPO Berkedok Warung Kopi di Driyorejo Gresik
Berita

Polisi Bongkar TPPO Berkedok Warung Kopi di Driyorejo Gresik

20 November 2026
Next Post
IPPNU Jatim dan BAZNAS Dorong Akses Pendidikan Pelajar Potensial

IPPNU Jatim dan BAZNAS Dorong Akses Pendidikan Pelajar Potensial

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Javasatu
  • Redaksi
  • Pedoman Siber
  • Perlindungan Wartawan
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kebijakan Privasi

© 2026 - Javasatu.com

No Result
View All Result
  • Javastream

© 2026 - Javasatu.com