JAVASATU.COM- Ketua Umum DPP KNPI, Tantan Taufik Lubis, mengecam keras aksi teror yang ditujukan ke kantor media Tempo dan institusi lainnya. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat merupakan warisan gerakan reformasi 1998 yang dijamin oleh konstitusi, sehingga wajib dihormati oleh semua pihak.
“Pers adalah salah satu pilar demokrasi dan instrumen kontrol bagi jalannya pemerintahan. Peran kritis media sangat penting dalam menjaga akal sehat publik dan nurani rezim, serta memastikan adanya mekanisme check and balance untuk mengikis budaya ‘Asal Bapak Happy’ yang masih terjadi di birokrasi Indonesia,” ujar Tantan, Minggu (30/3/2025).
Tantan menegaskan bahwa DPP KNPI tidak percaya bahwa teror ini berasal dari pemerintahan Prabowo atau pendukungnya. Menurutnya, ada pihak-pihak yang ingin membangun persepsi negatif terhadap pemerintahan Prabowo dengan menciptakan kesan bahwa rezim saat ini anti-demokrasi, otoriter, dan sewenang-wenang.
“Dalam hal ini, pemerintahan Prabowo justru dirugikan karena munculnya sentimen negatif di masyarakat,” tambahnya.
DPP KNPI mendukung langkah Polri dalam mengusut tuntas kasus ini. Menurut Tantan, arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah ditindaklanjuti oleh Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada merupakan langkah penting untuk mencegah situasi yang lebih buruk.
“Polri harus mengungkap siapa dalang di balik teror ini, termasuk motif yang melatarbelakanginya. Jangan sampai situasi ini memperparah ketidakpercayaan publik (social distrust) yang bisa berujung pada pembangkangan sipil (civil disobedience) dan memicu perlawanan dari masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, DPP KNPI juga menyoroti respons Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, terkait teror kepala babi di Kantor Tempo. Menurut Tantan, gestur dan pernyataan Hasan dianggap kurang tepat dan justru memberikan dampak negatif bagi citra pemerintahan Prabowo.
“Pilihan diksi dan narasi yang disampaikan Hasan Nasbi tidak mencerminkan keadaban publik serta keramahan pemerintah. Namun, kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melakukan introspeksi dan menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik,” pungkasnya.
DPP KNPI berharap seluruh pihak, terutama pemerintah, dapat bersikap lebih bijak dalam menghadapi situasi ini agar demokrasi tetap terjaga dan masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi yang memperkeruh keadaan. (Saf)
