JAVASATU.COM- Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bojonegoro menggelar diskusi publik bertajuk “Pers dan Kepemimpinan Baru”, Minggu (20/4/2025), dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN).
Forum ini menjadi ruang temu gagasan antara insan pers, pemangku kebijakan, organisasi masyarakat, dan mahasiswa, untuk memperkuat peran media dalam mengawal transisi kepemimpinan di daerah maupun nasional.

Ketua JMSI Bojonegoro, Ririn Wedia N, menegaskan pentingnya pers menjaga independensi di tengah dinamika politik yang kian kompleks. Ia menilai, media memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan demokrasi berjalan sehat.
“Pers harus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus benteng penegak kebenaran. Di tengah arus perubahan, independensi dan integritas adalah harga mati,” tegas Ririn.
Apresiasi terhadap forum ini datang dari berbagai kalangan. Wakapolres Bojonegoro, Kompol Yoyok Dwi Purnomo, mendorong agar dialog semacam ini terus diperluas.
“Diskusi seperti ini penting untuk membangun sinergi yang sehat antara media, pemerintah, dan masyarakat,” ungkapnya.
Anggota PWI Bojonegoro yang juga wartawan Suarajatimpost, Abrori, mengingatkan pers agar tetap profesional dalam menyampaikan informasi, terutama ketika memiliki relasi kerja dengan pemerintah.
“Meski ada kerja sama, intervensi dalam pemberitaan tidak boleh terjadi. Profesionalisme harus dijaga,” ujarnya tegas.
Sementara itu, anggota DPRD Bojonegoro dari PDI Perjuangan, Amin Thohari, menilai penguatan kapasitas jurnalis adalah pondasi penting bagi pembangunan daerah.
“Jurnalis yang kuat, independen, dan profesional adalah kunci pengawasan jalannya pemerintahan agar tetap di rel yang benar,” tandasnya.
Dukungan juga datang dari kalangan mahasiswa. Perwakilan GMNI Bojonegoro, Dani, menyoroti peran media dalam menjaga konsistensi visi-misi pemerintah.
“Pers adalah representasi suara rakyat. Media harus setia mengawal proses pembangunan dan transisi kepemimpinan,” ujarnya.
Ketua HMI Bojonegoro, Roni, mendorong JMSI untuk memperluas kolaborasi dengan mahasiswa dan elemen masyarakat lain.
“Partisipasi semua pihak dalam diskusi seperti ini akan memperkuat literasi publik dan memperkokoh demokrasi di Bojonegoro,” katanya.
Perwakilan BUMD, PT ADS, Hery, menilai JMSI telah menunjukkan potensi besar dalam menjaga standar etik jurnalistik.
Menurutnya, masukan dari berbagai pihak dalam diskusi ini bisa menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas pemberitaan di daerah.
Diskusi ini menjadi langkah awal bagi kolaborasi multipihak dalam memastikan media tetap berada di garis depan pengawasan publik, khususnya dalam mengawal era kepemimpinan baru di Bojonegoro. (Saf)