JAVASATU.COM- Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution memperkuat sinergi dengan serikat pekerja dan pemerintah daerah untuk menangani persoalan ketenagakerjaan. Salah satu langkah yang dibahas adalah penguatan Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik dan pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolres Gresik bersama sekitar 20 perwakilan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (DPC SP/SB) yang tergabung dalam SEKBER Gresik, Jumat (13/11/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Rupatama Sarja Arya Racana, lantai 3 Polres Gresik, Kecamatan Kebomas.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik Zainul Arifin, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Gresik Utut Adianto, jajaran pejabat utama Polres Gresik, serta pimpinan sejumlah konfederasi dan federasi serikat pekerja.
Dalam pertemuan itu, Ramadhan menekankan pentingnya komunikasi antara kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan, dan kalangan pekerja. Terlebih, Kabupaten Gresik akan memasuki tahapan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027.
Menurutnya, persoalan pengupahan berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pembahasannya juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha, kegiatan produksi, serta iklim investasi.
“Melalui silaturahmi ini, kami ingin membangun komunikasi dan kemitraan yang baik dengan seluruh serikat pekerja. Apabila terdapat persoalan ketenagakerjaan, baik menyangkut hak-hak pekerja, dugaan tindak pidana di lingkungan kerja, maupun permasalahan lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas, silakan segera dikomunikasikan kepada Polres Gresik,” ujar Ramadhan.
Desk Ketenagakerjaan Tangani Pengaduan Buruh
Ramadhan menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan Polres Gresik disiapkan sebagai wadah pelayanan, komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi penanganan persoalan ketenagakerjaan sesuai kewenangan kepolisian.
Dalam pelaksanaannya, Polres Gresik akan mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, dan proporsional dengan melibatkan Disnaker serta instansi terkait.
Setiap laporan akan diklasifikasikan berdasarkan jenis permasalahannya. Dugaan tindak pidana akan ditangani sesuai ketentuan hukum melalui fungsi kepolisian terkait. Sementara itu, perselisihan hubungan industrial akan dikoordinasikan dengan Disnaker untuk diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.
Ramadhan juga menegaskan dukungan Polres Gresik terhadap program Kapolri, yakni Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan serikat pekerja.
“Kami berharap POLIRAN tidak hanya menjadi program Polri semata, tetapi menjadi gerakan kolaboratif antara Polri, pemerintah daerah, perusahaan, serikat pekerja, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Polres Gresik juga telah menjalin kerja sama dengan Disnaker melalui sejumlah kegiatan, termasuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Kolaborasi tersebut ke depan akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan job fair yang direncanakan berlangsung di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE.
Kegiatan itu diharapkan dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Gresik.
Disnaker Siapkan Pembahasan UMK 2027
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Gresik Zainul Arifin mengapresiasi inisiatif Polres Gresik dalam memperkuat koordinasi melalui Desk Ketenagakerjaan.
Ia menyebut pembahasan pengupahan dan penetapan UMK Gresik 2027 menjadi salah satu agenda penting yang membutuhkan komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Disnaker akan mempertemukan unsur pekerja dan pengusaha melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik.
Zainul juga berharap Desk Ketenagakerjaan dapat membantu mendeteksi dan memitigasi persoalan hubungan industrial sejak dini agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Dalam kesempatan yang sama, Kasat Intelkam Polres Gresik AKP Bagas Indra Wicaksono memaparkan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang kerap muncul. Di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pembayaran upah di bawah UMK, hak pesangon dan kompensasi yang tidak terpenuhi, perselisihan pekerja dengan perusahaan, serta pelanggaran ketentuan waktu kerja dan hak normatif buruh.
Ia menjelaskan, koordinasi antara kepolisian, Disnaker, dan serikat pekerja diperlukan untuk mengidentifikasi serta menentukan jalur penanganan setiap pengaduan.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, laporan akan dikoordinasikan dengan Satreskrim. Sementara persoalan yang tidak memenuhi unsur pidana akan diteruskan kepada Disnaker untuk ditangani melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial.
Serikat Pekerja Sampaikan Aspirasi
Dalam forum tersebut, sejumlah pimpinan serikat pekerja menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi buruh di Kabupaten Gresik. Aspirasi yang disampaikan meliputi penerapan sistem outsourcing, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, pemenuhan hak pesangon, hingga kejelasan penanganan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
Para perwakilan buruh juga meminta Desk Ketenagakerjaan berjalan optimal dan memberikan kepastian terhadap penanganan setiap laporan. Mereka berharap terdapat kesamaan pemahaman antara kepolisian dan Disnaker dalam membedakan persoalan pidana dengan perselisihan hubungan industrial.
Selain itu, serikat pekerja mendorong pertemuan rutin dengan Kapolres Gresik. Mereka juga meminta pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum tetap mengedepankan pendekatan humanis, keselamatan peserta, dan menghindari tindakan represif.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ramadhan menyatakan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama jajaran terkait, termasuk Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, dan Disnaker Kabupaten Gresik.
Ia menegaskan Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari program prioritas pimpinan Polri yang harus dijalankan secara serius, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan melalui Desk Ketenagakerjaan akan diarahkan mendapatkan pelayanan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Selanjutnya, laporan dikoordinasikan dengan fungsi terkait, termasuk Satreskrim apabila ditemukan unsur tindak pidana.
“Kami dari Polres Gresik berkomitmen melaksanakan Desk Ketenagakerjaan secara maksimal. Setiap laporan dan pengaduan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi bersama Disnaker Kabupaten Gresik. Kami ingin setiap persoalan mendapatkan penanganan yang tepat sesuai aturan dan kewenangan masing-masing,” tegas Ramadhan.
Sebagai tindak lanjut, Ramadhan meminta Kasat Intelkam menjadwalkan kembali pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja untuk membahas persoalan ketenagakerjaan secara rutin. (bas/arf)
