JAVASATU.COM- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia harus sejalan dengan kepentingan keamanan nasional.
Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Keamanan Siber di Yogyakarta, Kamis (26/6/2025).
“Penguatan keamanan siber nasional tidak bisa dipisahkan dari tata kelola politik dan keamanan negara. Kemenko Polkam memegang peran kunci sebagai sumbu integrasi lintas sektor,” kata Eko Dono mengacu pada Perpres 141/2024 dan Perpres 82/2022.
Eko juga menyampaikan pesan Menko Polkam Budi Gunawan bahwa transformasi digital adalah kebutuhan fundamental, bukan pilihan.
Namun, ia menyoroti masih lebarnya kesenjangan akses digital di berbagai daerah.
Data BAKTI Kominfo per Maret 2025 mencatat dari 84.276 desa di Indonesia, masih ada 1.849 desa (2,2%) belum terjangkau sinyal, dan 8.065 desa (9,6%) memiliki kualitas layanan internet rendah, terutama di wilayah strategis seperti Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Zero blankspot bukan sekadar proyek digitalisasi, tapi bentuk nyata keadilan pembangunan dan pemenuhan hak informasi warga negara,” tegas Eko.
Ia juga mengingatkan risiko serius dari digitalisasi tanpa penguatan sistem keamanan. Menurutnya, tren serangan siber terus meningkat dalam dua tahun terakhir, mengincar lembaga pemerintah, infrastruktur vital, hingga data pribadi warga.
“Tanpa mitigasi adaptif, kita bisa menghadapi disrupsi digital yang melemahkan kedaulatan negara. Maka penguatan sistem deteksi dini dan respons insiden harus berjalan paralel dengan pembangunan konektivitas,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno, mengatakan Kemendagri mendorong daerah untuk memetakan wilayah blankspot hingga tingkat desa dan menjadikan data itu sebagai acuan perencanaan nasional dan lokal.
Ia menambahkan, kepala daerah diminta menjamin stabilitas keamanan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di lokasi strategis seperti sekolah, rumah sakit, kantor layanan publik, dan kawasan pariwisata.
Rakor ini turut dihadiri perwakilan dari Kominfo, BSSN, serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dalam rangka mempercepat pemerataan akses digital dan penguatan ketahanan siber nasional. (Saf)
