JAVASATU.COM- Ormas Masyarakat (ormas) Madura Asli (Madas) Nusantara mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal adanya ancaman grand design dari oligarki koruptor yang disebut ingin melengserkannya dengan dukungan kekuatan asing.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Madas Nusantara, KRH HM Jusuf Rizal, di Jakarta, Minggu (31/8/2025). Menurutnya, ada operasi senyap dengan tiga strategi yang dijalankan untuk melemahkan pemerintahan Prabowo.
“Tiga strategi itu yakni konsep Mao Tse Tung dengan pola desa mengepung kota, strategi perang Sun Tzu dengan menusuk jantung pertahanan lawan, serta strategi Alvin Toffler melalui penguasaan media dan buzzer,” kata Jusuf Rizal.
Ia menilai, kerusuhan di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar menjadi bagian dari skenario tersebut. Kelompok strategis disebut memprovokasi massa dan didanai oleh oligarki yang terganggu dengan sikap tegas Prabowo terhadap korupsi.
Selain itu, menurut Jusuf, ancaman juga datang dari lingkaran dalam kekuasaan.
“Banyak pejabat di kementerian, BUMN, maupun lembaga hukum masih warisan lama dan bermain dua kaki. Mereka bisa menjadi sengkuni yang justru melemahkan Prabowo dari dalam,” ujarnya.
Kelompok kepentingan lain, lanjutnya, memanfaatkan media sosial dan media arus utama untuk menggiring opini publik. Dengan logistik yang besar, operasi senyap disebut diarahkan pada agenda politik 2029.
“Kalau Prabowo tidak segera sterilisasi pemerintahannya, maka ancaman ini bisa menggerogoti kepercayaan publik dan membuatnya dilengserkan. Ada dana triliunan hasil korupsi masa lalu yang bisa dipakai membiayai operasi ini,” tegasnya.
Madas Nusantara mendesak Prabowo untuk segera melakukan bersih-bersih di kabinet, BIN, TNI, Polri, KPK hingga BUMN.
“Mereka yang jadi sengkuni harus segera disingkirkan karena menjadi kanker di tubuh pemerintahan,” kata Jusuf.
Meski demikian, Madas Nusantara mengecam aksi anarkis dan penjarahan dalam demonstrasi. Jusuf Rizal juga mengapresiasi langkah TNI-Polri yang berusaha mencegah kerusuhan di berbagai daerah.
“Rakyat memang kecewa dengan warisan beban pemerintahan sebelumnya, mulai dari hutang hingga korupsi. Tapi jangan sampai aksi anarkis justru memicu konflik horizontal,” pungkasnya. (saf)
