JAVASATU.COM- Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) yang digagas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai berpotensi memperluas kesempatan kerja melalui kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat pencari kerja mengakses informasi lowongan, pelatihan keterampilan, hingga peluang penempatan kerja.
Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria, mengatakan penanganan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya kementerian yang membidangi ketenagakerjaan. Menurutnya, jaringan kepolisian hingga tingkat desa dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi warga yang membutuhkan pekerjaan dan menghubungkan mereka dengan perusahaan.
“Saya mengapresiasi inisiatif Kapolri melalui program Polisi Peduli Pengangguran. Menurut saya, persoalan pengangguran membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Kepolisian memiliki jaringan Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa yang dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, kemudian menghubungkannya dengan lembaga pelatihan dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja,” kata Dani di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (7/11/2026).
Dani menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 30 Oktober 2026, POLIRAN dirancang dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan perangkat desa untuk mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Warga yang terdata selanjutnya diarahkan mengikuti pembekalan keterampilan, termasuk kemampuan nonteknis atau soft skill. Pelatihan tersebut direncanakan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah.
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan dapat dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Menurut Dani, implementasi POLIRAN di wilayah Polda Metro Jaya juga menunjukkan pentingnya keterlibatan dunia usaha. Pada 5 November 2026, Polda Metro Jaya menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Rumah Walet Indonesia dan PT Trigunapratama Abadi untuk memperluas akses pelatihan dan peluang kerja bagi masyarakat.
“Hal yang menarik dari POLIRAN adalah peluang membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi. Pendataan dilakukan di tingkat masyarakat, peningkatan keterampilan difasilitasi melalui lembaga pelatihan, sedangkan dunia usaha menjadi bagian penting dalam membuka akses penyerapan tenaga kerja. Model seperti ini perlu dikembangkan agar program tidak berhenti pada kegiatan pendataan dan pelatihan saja,” imbuhnya.
Dani menilai, keberhasilan program tersebut juga bergantung pada kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri di masing-masing daerah. Karena itu, pemetaan kebutuhan tenaga kerja perlu dilakukan secara berkala agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
Ia juga mendorong perusahaan mitra menyampaikan informasi secara transparan mengenai kualifikasi, standar kompetensi, dan kebutuhan tenaga kerja. Dengan begitu, peserta pelatihan memiliki gambaran mengenai kemampuan yang harus dipenuhi sebelum memasuki dunia kerja.
Selain penempatan tenaga kerja di perusahaan, Dani melihat POLIRAN berpotensi disinergikan dengan program pemberdayaan ekonomi desa.
Menurutnya, kerja sama Polri dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat diarahkan untuk membuka kesempatan kerja melalui pengembangan desa ekspor, desa wisata, serta usaha produktif berbasis potensi lokal.
Melalui pendekatan tersebut, peluang kerja tidak hanya diarahkan pada perusahaan berskala besar, tetapi juga dapat dikembangkan melalui kegiatan ekonomi produktif di wilayah pedesaan. (arf/arf)
