JAVASATU.COM- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan inovatif. Dorongan tersebut disampaikan dalam Dialog Publik bertajuk Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah di Hotel Horison GKB, Gresik, Kamis (22/1/2026).
Dialog publik yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus HUT ke-80 PWI itu menghadirkan Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir sebagai narasumber.
Sejumlah pimpinan DPRD Gresik, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil, perwakilan perusahaan, akademisi, hingga kepala desa turut hadir dalam forum tersebut.
Ketua PWI Gresik Deni Ali Setiono mengatakan, dialog publik ini menjadi bentuk kontribusi pers dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pembangunan daerah bukan semata soal besarnya anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” ujar Deni.
Menurutnya, selain pengelolaan anggaran yang cermat, pemerintah daerah juga dituntut lebih inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan digitalisasi dinilai menjadi kunci menghadirkan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menekankan peran strategis pers dalam mengawal kebijakan publik, khususnya terkait anggaran dan optimalisasi PAD. Ia menilai potensi fiskal Gresik belum tergarap maksimal meski ditopang sektor industri yang kuat.
“Lebih dari 50 persen PDRB Gresik disumbang industri pengolahan. Namun PAD masih bertumpu pada pajak dan retribusi. Potensi ini harus dikapitalisasi agar kemandirian fiskal Gresik meningkat,” tegas Lutfil.
Ia juga menyoroti keberadaan hampir seribu perusahaan besar di Gresik yang seharusnya mampu mendorong PAD melampaui Rp1 triliun.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan, Pemkab Gresik terus menggenjot PAD melalui strategi smart revenue dengan mengoptimalkan potensi lokal. Salah satu sektor yang tengah digenjot adalah pendapatan dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“PBG menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial, terutama di kawasan industri, dan akan kami maksimalkan,” ujar Alif.
Ia mengakui, selama ini PAD Gresik masih didominasi pajak daerah. Pada 2025, sekitar 95 persen PAD berasal dari pajak seperti PBB, BPHTB, dan PBJT listrik. Karena itu, Pemkab melakukan perluasan basis pajak, perbaikan data, penguatan regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien dan berorientasi hasil. Ia menyoroti dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp539 miliar terhadap pembangunan daerah.
“PAD menjadi sangat penting untuk menutup pengurangan TKD. Namun kami meminta agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak dikorbankan,” kata Syahrul.
DPRD Gresik, lanjutnya, juga mendorong seluruh pemangku kepentingan menjaga iklim investasi agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan daerah.
Dalam forum tersebut, sejumlah masukan juga datang dari kalangan perusahaan dan perguruan tinggi, antara lain usulan pembentukan badan riset industri, penguatan vokasi, serta optimalisasi peran BUMD sebagai sumber PAD baru. (bas/nuh)
