JAVASATU.COM- Sejumlah papan reklame produk rokok Djarum Black Matcha terlihat berdiri di median Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Di lokasi yang sama, tampak pula beberapa konstruksi yang disiapkan untuk pemasangan papan reklame.
Keberadaan reklame tersebut menarik perhatian karena Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur larangan pemasangan reklame di median jalan.
Dalam Pasal 18 ayat (2) huruf l, perda tersebut secara tegas melarang pemasangan reklame di median jalan. Larangan juga berlaku untuk jalur hijau dan taman median jalan, sebagaimana diatur dalam huruf e dan f.
Namun, ada pengecualian untuk lokasi tertentu, termasuk jalur hijau dan taman median jalan, melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk keperluan tertentu, seperti pemeliharaan taman atau penyediaan fasilitas publik. Ketentuan ini perlu dilihat sesuai kondisi dan status lokasi reklame yang terpasang.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Rabu (21/10/2026), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Sugeng Prastowo, S.H., mengatakan pihaknya akan mengecek perizinan reklame tersebut.
“Mohon waktu kami cek dulu untuk izin reklamenya,” kata Sugeng.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang, Drs. Prayitno, M.A.P., menyatakan akan menindaklanjuti keberadaan reklame tersebut.
“Kami akan panggil pemasangnya dan akan kami lakukan penutupan,” ujar Prayitno, Kamis (22/10/2026).
Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin. Pemasangan juga harus memenuhi ketentuan teknis dan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang tidak sesuai ketentuan. Sanksinya dapat berupa teguran tertulis, pencabutan izin, penyegelan, pembongkaran, hingga denda administratif.
Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan izin reklame di median Jalan Soekarno-Hatta masih perlu ditunggu. Status lokasi dan dokumen perizinannya menjadi hal penting untuk memastikan apakah pemasangan reklame tersebut sesuai dengan perda yang berlaku. (har/arf)
